Menkomdigi Meutya Hafid
Menkomdigi Meutya Hafid Siapkan Peta Jalan AI Nasional untuk 10 Sektor Strategis
Menkomdigi Meutya Hafid Siapkan Peta Jalan AI Nasional untuk 10 Sektor Strategis
JAKARTA - Transformasi digital Indonesia akan memasuki fase baru dengan hadirnya peta jalan kecerdasan buatan (AI) nasional. Pemerintah kini tengah menyiapkan landasan hukum agar arah pengembangan AI di Tanah Air memiliki fokus yang jelas dan terukur.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang peta jalan AI nasional. Dokumen tersebut, menurutnya, telah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara dan kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum untuk proses finalisasi.
“Insya Allah, awal 2026 Perpres peta jalan AI nasional ini sudah bisa keluar dan menjadi guidance bagi kita semua,” ujar Meutya di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025. Ia berharap peraturan ini dapat menjadi pedoman utama bagi seluruh pelaku industri dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan teknologi AI secara terarah dan beretika.
Baca Juga
Fokus pada 10 Sektor Prioritas untuk Akselerasi Pengembangan AI Nasional
Menurut Meutya, kecerdasan buatan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga diperlukan fokus yang jelas agar manfaatnya tepat sasaran. Karena itu, dalam rancangan perpres tersebut, pemerintah telah menetapkan 10 sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan AI di Indonesia.
Sepuluh bidang itu meliputi ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik hukum dan keamanan, energi serta sumber daya dan lingkungan, perumahan, transportasi dan logistik, hingga ekonomi kreatif. Kesepuluh bidang tersebut dinilai paling strategis dan berpotensi tinggi dalam penerapan AI untuk mendukung program nasional.
“Lagi-lagi, karena AI sangat luas, kita harus memiliki fokus, dan 10 ini sudah kita inline-kan dengan apa yang menjadi PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutur Meutya. Ia mengajak para pemimpin industri serta komunitas penggiat AI untuk berkolaborasi dan berinovasi di sepuluh sektor utama tersebut.
Menurutnya, dengan memusatkan perhatian pada bidang-bidang prioritas, ekosistem AI nasional akan berkembang lebih efisien. Langkah ini juga akan memperkuat daya saing industri lokal agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang semakin cepat.
“Kalau di sini ada industry leaders ataupun pemerhati AI, kami sarankan untuk fokus pada 10 bidang ini dalam pembangunan awal AI di Indonesia,” tambahnya. Meutya menilai, arah pengembangan AI yang terukur akan membantu pemerintah memperkuat fondasi regulasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Dua Tujuan Utama: Dorong Ekonomi dan Perkuat Daya Saing Global
Menkomdigi menegaskan bahwa dua sasaran utama dari pengembangan AI nasional adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi produktif dan meningkatkan daya saing global bangsa. Selain itu, pengembangan kecerdasan buatan juga diarahkan agar tetap berpijak pada nilai etika, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
“Karena ketika kita bicara kecerdasan artifisial, kita selalu menggaungkan pentingnya inclusivity (inklusivitas), baik di forum dalam negeri maupun internasional. Kalau tidak inklusif, negara-negara besar akan menguasai dan meninggalkan negara-negara berkembang, apalagi negara kecil,” jelas Meutya.
Ia menekankan bahwa AI tidak boleh menciptakan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Sebaliknya, teknologi ini harus menjadi alat untuk mempersempit jurang digital dan membuka akses bagi semua kalangan.
“Message about the importance of inclusivity in AI itu something utmost important to be said over and over again (pesan tentang pentingnya inklusivitas dalam AI sangat penting untuk diulang-ulang),” ujar Meutya menegaskan. Ia ingin memastikan agar setiap inovasi AI di Indonesia dibangun dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Dengan pendekatan inklusif, Indonesia diharapkan mampu membangun ekosistem AI yang tidak hanya canggih, tetapi juga adil secara sosial. Meutya menyebut, AI harus hadir sebagai solusi bagi permasalahan nasional seperti efisiensi birokrasi, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis digital.
Proses Pembahasan Libatkan 55 Kementerian dan 500 Pemangku Kepentingan
Penyusunan peta jalan AI nasional bukanlah pekerjaan yang sederhana. Meutya menjelaskan bahwa proses pembahasannya memakan waktu hingga enam bulan, karena melibatkan 55 kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki kepentingan langsung terhadap penerapan AI di berbagai sektor.
“Ini mungkin salah satu regulasi yang melibatkan paling banyak K/L dalam sejarah pembuatan aturan di Indonesia. Karena AI itu holistik, tidak bisa hanya di bawah Komdigi lalu selesai,” kata Meutya menjelaskan.
Setiap kementerian dan lembaga, lanjutnya, diwakili oleh dua hingga tiga orang, sehingga total peserta pembahasan mencapai sekitar 200 orang. Diskusi intensif ini dilakukan untuk menyatukan pandangan dan memastikan setiap kebijakan yang disusun mencerminkan kebutuhan lintas sektor.
Menurut Meutya, pembahasan yang panjang ini bukan karena lambat, tetapi karena pemerintah ingin menekankan dampak jangka panjang dari regulasi tersebut. “Kita bicara tentang kecepatan dan impact, dan rasanya ini era di mana impact lebih penting daripada kecepatan,” ucapnya.
Ia menilai, menyusun peraturan tentang AI bukan sekadar menyalin kebijakan negara lain, tetapi perlu disesuaikan dengan karakter dan tantangan Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya benar-benar berinvestasi waktu untuk menentukan arah dan strategi penerapan AI yang paling tepat bagi Tanah Air.
Kolaborasi Lintas Sektor Menuju Aturan AI yang Komprehensif
Selain kementerian dan lembaga pemerintah, pembahasan roadmap AI juga melibatkan pemangku kepentingan dari dunia industri, akademisi, komunitas teknologi, hingga organisasi masyarakat sipil. Secara keseluruhan, ada sekitar 400 hingga 500 peserta yang terlibat aktif dalam proses konsultasi dan perumusan kebijakan.
“Membuat peraturan dengan ratusan orang bukan hal mudah, tapi saya menikmati setiap prosesnya,” kata Meutya sambil tersenyum. Ia menganggap keterlibatan banyak pihak adalah kunci utama agar regulasi AI di Indonesia benar-benar komprehensif dan bisa diterapkan di semua sektor.
Meutya berharap setiap kementerian dan lembaga mulai menyusun aturan turunan terkait AI di bidangnya masing-masing pada tahun depan. Regulasi sektoral itu penting untuk melindungi ekosistem dan memastikan pemanfaatan AI berjalan dengan aman dan etis.
“Kami tidak menyarankan penggunaan AI sebelum aturan sektoral tersebut diterbitkan oleh kementerian terkait. Karena yang paling tahu bagaimana melindungi ekosistem di sektor masing-masing adalah K/L yang bersangkutan,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan kehati-hatian sekaligus tanggung jawab dalam mengatur pemanfaatan AI. Dengan demikian, setiap penerapan teknologi di Indonesia akan berada di bawah payung hukum yang kuat dan berpihak kepada kepentingan publik.
Membangun Masa Depan AI yang Etis, Aman, dan Inklusif
Peta jalan AI nasional diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Melalui regulasi yang terarah dan kolaboratif, pemerintah ingin memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.
Meutya Hafid menegaskan, keberhasilan AI tidak diukur dari seberapa cepat teknologi itu tumbuh, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat luas. “AI harus menjadi alat untuk mempercepat kesejahteraan manusia, bukan menggantikannya,” ujarnya.
Dengan prinsip inklusivitas dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia siap menjadi salah satu negara yang mampu mengembangkan AI secara bertanggung jawab. Roadmap AI nasional menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga mempersiapkan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.
Langkah ini diharapkan akan membawa Indonesia menuju ekonomi digital yang berdaya saing, beretika, dan berkeadilan sosial, di mana teknologi bekerja untuk manusia bukan sebaliknya.
Rekomendasi
