Perpres MBG Rampung, BGN Pastikan Distribusi Aman dan Terpantau
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini memasuki tahap strategis dengan selesainya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur implementasi program.
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan Perpres tersebut telah rampung dan akan disosialisasikan dalam waktu dekat, menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan keamanan pangan dan kualitas gizi anak Indonesia.
Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam, Dadan menyampaikan:
Baca JugaPerluasan Jalur KRL Dorong Transportasi Massal Lebih Ramah Lingkungan
“Sudah [selesai]. Tinggal beres, tinggal dibagikan.”
Sanksi dan Pengawasan Ketat Dapur MBG
Perpres MBG tidak hanya memuat aturan teknis, tetapi juga mencakup sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Dadan menegaskan, meski Perpres belum resmi terbit, BGN sudah memiliki mekanisme untuk menghentikan operasional dapur yang tidak memenuhi standar.
“Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” jelasnya.
Hingga kini, 106 dapur umum MBG dihentikan sementara, dengan 12 di antaranya kembali beroperasi setelah memenuhi standar kelayakan. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat BGN agar makanan yang disajikan aman dikonsumsi peserta didik.
Data Keracunan Terpantau Publik
Salah satu inovasi penting dalam program MBG adalah pemantauan real-time kasus kesehatan dan potensi keracunan makanan. Data ini kini bisa dipantau publik melalui portal resmi BGN, berkat sistem terpadu dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” ujar Dadan. “Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, sekaligus menjadi mekanisme deteksi dini gangguan keamanan pangan di seluruh dapur MBG.
Target Distribusi 82,9 Juta Penerima Masih Optimis
Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, dan pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai, meski terdapat kemungkinan pergeseran waktu penyelesaian hingga Februari 2026 karena beberapa kendala teknis.
“Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ujar Dadan, tanpa merinci bentuk gangguan tersebut.
Ia menambahkan, sistem verifikasi data penerima dan distribusi pangan terus disempurnakan, memastikan ketepatan sasaran dan keamanan proses penyaluran. “Alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,” tegasnya.
Evaluasi Tahun Pertama dan Penekanan Kualitas
Evaluasi program MBG di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan hasil positif. Presiden disebut memberikan penilaian rata-rata 8, dan meminta BGN untuk melanjutkan program dengan peningkatan kualitas pada tahun kedua.
“Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan.
Dalam pelaksanaannya, BGN tetap menekankan standar gizi seimbang dalam setiap menu MBG. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun generasi cerdas, sehat, dan kuat dalam 20 tahun mendatang.
“Tujuan makanan BGN adalah untuk menciptakan generasi berkualitas. Makanan yang disajikan harus dengan menu seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” tegas Dadan.
Fokus Menu Seimbang dan Keamanan
Dalam praktiknya, setiap dapur MBG dilengkapi SOP ketat, rapid test bahan baku, dan standar kebersihan tinggi. Selain itu, BGN menekankan pentingnya kualitas air sebagai bagian dari pencegahan gangguan pencernaan.
Program ini juga telah menargetkan jaringan dapur MBG di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), untuk memastikan akses gizi merata bagi seluruh anak Indonesia.
Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan Perpres yang segera diterbitkan, BGN berharap kepastian hukum terhadap operasional dapur MBG semakin jelas. Hal ini sekaligus memberikan dasar hukum bagi pengawasan, sanksi, dan akuntabilitas program.
Pemantauan publik dan keterlibatan Kemenkes memastikan setiap kasus keracunan atau gangguan gizi bisa ditangani cepat, sekaligus menjadi alat evaluasi program.
Dengan penerbitan Perpres dan penguatan pengawasan, BGN menegaskan komitmen menjaga keamanan pangan dan kualitas gizi anak, sekaligus memastikan program MBG dapat menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat secara berkelanjutan.
Rekomendasi
