SPBU Swasta Batalkan Pembelian BBM Pertamina Karena Etanol
JAKARTA - Rencana kerja sama penyaluran bahan bakar minyak (BBM) antara Pertamina dan sejumlah SPBU swasta mengalami kendala.
Dua operator asing, yakni Vivo Energy Indonesia dan BP-AKR, memilih mundur dari kesepakatan pembelian base fuel yang diimpor Pertamina karena adanya kandungan etanol pada produk tersebut.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10/2025), menjelaskan bahwa temuan etanol pada base fuel membuat SPBU swasta mengurungkan niatnya.
Baca Juga
“Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju (membeli) 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ujarnya.
Awal Kesepakatan yang Berubah
Sebelumnya, Vivo telah menyatakan kesediaan untuk menyerap 40 ribu barel dari total 100 ribu barel base fuel impor Pertamina. Namun, kesepakatan itu batal setelah dilakukan uji laboratorium yang menunjukkan adanya etanol sekitar 3,5 persen dalam kandungan bahan bakar tersebut.
Achmad menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, kandungan etanol tersebut sebenarnya masih dalam batas aman. Berdasarkan aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kadar etanol yang diperkenankan adalah hingga 20 persen.
“Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” katanya.
Tak hanya Vivo, BP-AKR juga memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi. Keputusan kedua SPBU swasta ini membuat 100 ribu barel base fuel impor Pertamina kembali tanpa pembeli.
Dampak Batalnya Pembelian
Dengan dibatalkannya kesepakatan ini, proses negosiasi business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta kembali ke titik awal. Padahal, stok tambahan BBM impor tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kelangkaan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus lalu.
Achmad menekankan bahwa kondisi ini bukan terkait kualitas bahan bakar, melainkan lebih kepada kandungan etanol yang belum sesuai preferensi SPBU swasta.
“Tetapi teman-teman SPBU swasta berkenan, jika nanti pada kargo selanjutnya, siap bernegosiasi. Ini bukan masalah di kualitas, masalah di konten,” tegasnya.
Optimisme Pertamina untuk Kargo Berikutnya
Meski terjadi pembatalan, Pertamina tetap optimistis akan ada kesepakatan baru dengan SPBU swasta. Kargo impor berikutnya diperkirakan tiba dalam pekan ini, dan diharapkan bisa menjadi momentum perundingan ulang.
Menurut Achmad, peluang negosiasi masih terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan BBM tambahan bagi SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan Exxon Mobil sudah sangat mendesak. “Meskipun batal kali ini, kita yakin kargo berikutnya tetap bisa dinegosiasikan,” katanya.
Latar Belakang Skema Impor Tambahan
Kebijakan impor base fuel oleh Pertamina berawal dari arahan Kementerian ESDM. Menteri Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil sepakat membeli stok BBM tambahan melalui skema impor bersama Pertamina.
Langkah ini ditempuh setelah muncul kelangkaan BBM di beberapa SPBU swasta sejak Agustus 2025. Kesepakatan itu mengatur bahwa SPBU swasta akan membeli base fuel murni dari Pertamina, kemudian melakukan pencampuran di tangki mereka masing-masing sesuai kebutuhan pasar.
Namun, realisasinya belum berjalan mulus. Hingga kini, belum ada satu pun SPBU swasta yang benar-benar menyerap base fuel impor dari Pertamina.
Posisi Regulasi soal Kandungan Etanol
Dalam industri energi, keberadaan etanol dalam bahan bakar sebenarnya bukan hal asing. Etanol kerap dicampurkan dalam BBM untuk meningkatkan oktan sekaligus mengurangi emisi. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian ESDM memperbolehkan kandungan etanol hingga 20 persen.
Kandungan 3,5 persen yang ditemukan pada base fuel impor Pertamina masih jauh di bawah ambang batas tersebut. Namun, pihak SPBU swasta tampaknya menghendaki pasokan BBM yang benar-benar murni tanpa campuran etanol, agar lebih sesuai dengan standar operasional internal mereka.
Hal inilah yang kemudian menjadi titik perbedaan antara Pertamina dan mitra swasta.
Tantangan Kolaborasi Energi Nasional
Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara BUMN energi dengan operator swasta global tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan standar dan preferensi produk dapat memengaruhi kelancaran pasokan.
Di sisi lain, kebutuhan akan pasokan BBM tambahan tetap mendesak. Tanpa realisasi pembelian, ketersediaan stok di SPBU swasta bisa kembali terganggu.
Pertamina sendiri menegaskan siap beradaptasi dengan kebutuhan mitra, selama sesuai dengan regulasi yang berlaku. Negosiasi untuk kargo selanjutnya diharapkan bisa mencapai titik temu agar distribusi BBM nasional tetap terjaga.
Harapan ke Depan
Meski ada pembatalan, peluang kerja sama antara Pertamina dan SPBU swasta belum tertutup. Dengan komunikasi terbuka dan fleksibilitas dalam menentukan spesifikasi produk, kedua pihak diyakini bisa mencapai kesepakatan baru.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga diharapkan dapat mengambil peran sebagai mediator, mengingat isu ini berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional.
Pada akhirnya, kebutuhan masyarakat terhadap BBM menjadi prioritas utama. Keputusan bisnis antaroperator harus tetap memperhatikan kepentingan publik agar kelangkaan bahan bakar tidak terulang.
Kesimpulan
Batalnya Vivo dan BP-AKR membeli base fuel dari Pertamina menjadi contoh nyata dinamika bisnis energi di Indonesia. Meski kandungan etanol 3,5 persen masih dalam batas regulasi, preferensi SPBU swasta membuat kesepakatan urung terlaksana.
Namun, dengan adanya kargo impor baru yang segera tiba, ruang negosiasi masih terbuka. Pertamina tetap optimistis kerja sama akan terwujud, demi menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
Rekomendasi
