UEA Stop Visa Kerja dan Turis untuk 9 Negara 2026
JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) tengah menjadi sorotan internasional setelah beredar laporan mengenai rencana penghentian sementara penerbitan visa kerja dan visa turis untuk warga dari sembilan negara di Asia dan Afrika.
Kebijakan yang disebut sebagai bagian dari reformasi besar di sektor imigrasi ini diperkirakan akan berlaku mulai tahun 2026, dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi sektor tenaga kerja, pariwisata, hingga hubungan diplomatik UEA dengan negara-negara terkait.
Meskipun pemerintah UEA belum merilis pernyataan resmi, kabar ini mencuat setelah sebuah surat edaran internal otoritas imigrasi tersebar luas di kalangan diplomat dan pelaku bisnis.
Baca Juga
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Time India, Selasa (24 September 2025), yang menyebutkan bahwa dokumen itu mengindikasikan adanya perubahan besar dalam tata kelola migrasi di negara kaya minyak tersebut.
Alasan di Balik Kebijakan Penangguhan Visa
Kebijakan penangguhan visa ini diperkirakan berkaitan dengan isu keamanan nasional, perlindungan kesehatan masyarakat, serta tantangan tata kelola migrasi yang semakin kompleks di UEA. Sebagai pusat bisnis dan pariwisata global, UEA kerap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran dari berbagai belahan dunia, termasuk Asia Selatan dan Afrika.
Namun, tingginya arus masuk pendatang dalam beberapa tahun terakhir dinilai memerlukan regulasi baru untuk menjaga stabilitas ekonomi, perlindungan tenaga kerja, serta mencegah masalah sosial dan kemanusiaan yang mungkin muncul.
Sejumlah pengamat internasional melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa UEA ingin melakukan pembaruan menyeluruh dalam kebijakan imigrasi mereka, sekaligus memperketat pengawasan terhadap keluar-masuknya warga negara asing.
Sembilan Negara yang Terdampak
Berdasarkan surat edaran yang beredar, ada sembilan negara yang akan terdampak langsung oleh kebijakan penghentian sementara ini. Negara-negara tersebut tersebar di wilayah Asia dan Afrika, yaitu:
Afghanistan
Libya
Yaman
Somalia
Lebanon
Bangladesh
Kamerun
Sudan
Uganda
Mulai tahun 2026, warga dari negara-negara di atas tidak dapat mengajukan permohonan visa kerja maupun visa turis untuk masuk ke UEA.
Namun, bagi mereka yang sudah memiliki visa yang masih berlaku, aturan ini tidak berlaku surut. Artinya, pemegang visa sah tetap diizinkan tinggal, bekerja, atau melakukan perjalanan ke UEA hingga masa izin mereka berakhir.
Tidak Berlaku untuk Semua Skema Perjalanan
Meski terlihat ketat, kebijakan ini bukan larangan total bagi warga sembilan negara tersebut untuk bepergian ke UEA. Dalam dokumen yang sama dijelaskan bahwa skema bebas visa atau visa on arrival tetap dapat digunakan jika terdapat perjanjian bilateral yang mengatur hal tersebut.
Hal ini berarti, pelancong yang memenuhi syarat tertentu masih dapat memasuki wilayah UEA, namun dengan masa tinggal yang dibatasi sesuai aturan umum, yakni 30 atau 90 hari, tergantung kewarganegaraan.
Pemerintah UEA mendorong calon pelancong untuk memeriksa ketentuan terbaru melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri UEA (MOFA) maupun lembaga imigrasi setempat sebelum merencanakan perjalanan.
Dampak yang Diperkirakan
Langkah UEA ini diyakini akan membawa dampak ekonomi dan sosial yang cukup besar.
Sektor Tenaga Kerja
Banyak pekerja migran dari Bangladesh, Sudan, dan Uganda yang bekerja di UEA, khususnya di sektor konstruksi, rumah tangga, dan pelayanan. Penangguhan visa diperkirakan akan memengaruhi arus tenaga kerja baru, yang dapat memengaruhi proyek pembangunan dan sektor jasa.
Hubungan Diplomatik
Negara-negara yang warganya terdampak kemungkinan akan meminta klarifikasi resmi dari pemerintah UEA. Hal ini berpotensi memunculkan diplomasi intensif untuk mencari jalan tengah.
Industri Pariwisata
UEA, terutama kota Dubai dan Abu Dhabi, dikenal sebagai tujuan wisata utama. Dengan adanya pembatasan visa, potensi penurunan jumlah wisatawan dari sembilan negara tersebut tidak bisa dihindari.
Belum Ada Jadwal Peninjauan Ulang
Hingga kini, belum ada kepastian kapan kebijakan ini akan dievaluasi. Surat edaran tersebut hanya menyebutkan bahwa penangguhan visa akan diberlakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Artinya, kebijakan ini bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tergantung pada hasil pemantauan pemerintah UEA terhadap situasi migrasi dan keamanan nasional.
Langkah Pemerintah untuk Informasi Publik
Pemerintah UEA menyarankan masyarakat internasional, khususnya calon pelancong dan pekerja migran, untuk mengakses informasi resmi melalui kanal terpercaya. Beberapa situs yang direkomendasikan antara lain:
Otoritas Federal untuk Identitas, Kewarganegaraan, Bea Cukai & Keamanan Pelabuhan (ICP)
Direktorat Jenderal Urusan Kependudukan dan Orang Asing – Dubai (GDRFA)
Situs resmi pariwisata Dubai dan Abu Dhabi
Dengan mengakses sumber resmi, masyarakat diharapkan dapat memahami persyaratan terbaru, termasuk jenis visa yang tersedia, durasi tinggal, dan ketentuan masuk ke wilayah UEA.
Panduan untuk Warga Terdampak
Bagi warga dari sembilan negara yang masuk dalam daftar, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk tetap bisa bepergian ke UEA:
Periksa Masa Berlaku Visa
Jika sudah memiliki visa yang sah, pastikan masa berlaku masih aktif agar tetap bisa tinggal atau bekerja di UEA tanpa hambatan.
Gunakan Skema Visa On Arrival
Jika ada perjanjian bilateral antara negara asal dan UEA, manfaatkan fasilitas visa on arrival sesuai ketentuan yang berlaku.
Cek Informasi Terbaru
Selalu pantau situs resmi MOFA dan lembaga imigrasi UEA untuk mendapatkan pembaruan terkait kebijakan terbaru.
Rencana penghentian sementara penerbitan visa kerja dan visa turis oleh UEA untuk sembilan negara Asia dan Afrika mulai 2026 merupakan kebijakan strategis yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem imigrasi.
Meskipun membawa tantangan bagi warga negara yang terdampak, langkah ini juga menunjukkan keseriusan UEA dalam mengelola arus migrasi dan menjaga keamanan nasional.
Bagi masyarakat internasional, penting untuk selalu mengakses informasi resmi agar tidak terjebak dalam kabar simpang siur serta mematuhi ketentuan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah UEA.
Rekomendasi
