IAGI Tekankan Tantangan Pemanfaatan Nikel GAG untuk Hilirisasi
JAKARTA - Diskursus mengenai hilirisasi nikel di Indonesia kembali mengemuka dengan sorotan baru pada cadangan yang berada di Pulau GAG, Papua Barat Daya. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menilai potensi besar wilayah tersebut bisa menjadi bagian penting dalam rantai pasok nikel nasional.
Namun, di balik potensi itu, IAGI juga menekankan adanya tantangan teknis, sosial, lingkungan, hingga keekonomian yang harus dikelola secara bijak agar pemanfaatannya berkelanjutan.
Ketua Umum IAGI, Budi Santoso, menegaskan pentingnya memastikan proyek penambangan yang beroperasi di GAG memenuhi semua aspek kelayakan, bukan hanya keekonomian.
Baca Juga
“Cadangan PT GAG bersama yang lainnya akan memberikan kontribusi bagi inventarisasi cadangan nikel nasional sebagai modal penyediaan bahan baku penting dalam rantai nilai hilirisasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Hilirisasi Butuh Pasokan yang Terjamin
Hilirisasi nikel menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai tambah industri tambang. Untuk itu, ketersediaan pasokan bahan baku menjadi prasyarat utama. Cadangan nikel di Pulau GAG dinilai bisa menjadi solusi penting, mengingat kebutuhan domestik terhadap bijih nikel terus meningkat seiring pertumbuhan industri pengolahan dan pemurnian (smelter).
Namun, menurut Budi, pemanfaatan cadangan di wilayah sensitif seperti GAG tidak bisa dilepaskan dari tantangan besar. Mulai dari aspek teknis pertambangan, keberlanjutan ekonomi proyek, dampak lingkungan, hingga penerimaan sosial dari masyarakat sekitar.
“Tantangan ini mestinya sudah terlingkupi melalui dokumen studi kelayakan (FS), amdal, izin lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya,” jelasnya.
Pentingnya Social License to Operate
Budi menekankan bahwa selain kelengkapan dokumen, aspek sosial menjadi hal krusial. Proyek tambang yang beroperasi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan masyarakat adat yang kuat membutuhkan pengelolaan relasi sosial yang tepat.
“Mendapatkan dan mengelola social license to operate juga jadi krusial. Penerapan secara ketat dan konsisten dari good mining practices selama beroperasi hingga pasca-operasi akan menjadi kunci keberlanjutan operasi,” kata Budi.
Hal ini berarti perusahaan tambang tidak cukup hanya mengantongi izin formal dari pemerintah, tetapi juga harus meraih kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Tanpa legitimasi sosial, operasi tambang berisiko menghadapi penolakan yang bisa mengganggu kelancaran produksi maupun target hilirisasi.
Inventarisasi dan Standarisasi Data Cadangan
IAGI juga memberikan rekomendasi teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan cadangan nikel. Menurut Budi, pemerintah, BUMN, dan pelaku industri harus melakukan inventarisasi sumber daya dan cadangan dengan benar, melibatkan Competent Person Indonesia (CPI) yang bekerja sesuai standar Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI).
“Pendetailan karakteristik bijih termasuk by product-nya, baik dari sifat fisik, kadar, dan kandungan unsur kimia, akan memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan cadangan,” tambahnya.
Langkah ini diyakini akan membantu menentukan metode pengolahan paling tepat, sekaligus memberi fleksibilitas dalam rantai pasok. Dengan basis data yang akurat, pemilihan teknologi pemrosesan juga bisa lebih terarah sehingga mendukung efisiensi dan ketahanan pasokan dalam jangka panjang.
Keseimbangan Hilirisasi dan Konservasi
Budi menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan produksi jangka pendek. Pemanfaatan cadangan harus memperhatikan konservasi agar sumber daya tidak cepat habis. “Untuk memaksimalkan nilai tambah hilirisasi sekaligus menjaga konservasi cadangan nikel jangka panjang, inventarisasi yang baik sangat penting,” ujarnya.
Dengan strategi yang tepat, cadangan nikel dari GAG dapat menopang pertumbuhan industri hilir tanpa mengorbankan keberlanjutan. Hal ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk menciptakan rantai pasok yang tangguh dari hulu ke hilir.
Peran Pemerintah dan Dunia Usaha
IAGI menilai, agar hilirisasi berjalan sesuai target, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi keharusan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, sekaligus memberikan insentif bagi penerapan praktik pertambangan berkelanjutan.
Sementara itu, perusahaan tambang dituntut menjalankan good mining practices dengan disiplin tinggi, baik dari aspek teknis maupun sosial. Dengan kombinasi regulasi yang jelas dan praktik operasional yang bertanggung jawab, pemanfaatan cadangan nikel GAG dapat benar-benar memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menatap Masa Depan Hilirisasi Nikel
Hilirisasi nikel telah menjadi strategi besar Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan cadangan yang besar di Papua Barat Daya, GAG berpotensi menjadi salah satu lumbung pasokan utama. Namun, pemanfaatannya membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari inventarisasi cadangan, jaminan keberlanjutan, hingga penerimaan sosial.
Budi Santoso menegaskan bahwa jika langkah-langkah teknis, lingkungan, dan sosial dijalankan secara konsisten, cadangan GAG dapat berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pasok nasional. “Langkah ini akan memperkuat rantai pasok industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sekaligus mendukung target hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” tuturnya.
Dengan sorotan IAGI ini, diskusi tentang hilirisasi nikel tidak lagi hanya soal target produksi dan nilai tambah, tetapi juga bagaimana Indonesia bisa mengelola sumber daya strategis dengan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan cadangan nikel GAG menjadi ujian penting apakah hilirisasi bisa benar-benar menjadi jalan menuju kemandirian industri sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.
Rekomendasi
