Stok Beras Aman 5,2 Juta Ton, Bapanas Jamin Harga Tetap Stabil Hari Ini

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan kepastian bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas beras sejauh ini tetap terjaga dengan baik berkat adanya penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menyentuh angka 5,2 juta ton demi mempertahankan stabilitas pangan di tingkat nasional.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy menuturkan, mengacu pada kajian yang dikerjakan oleh pihak Bapanas, tercatat cuma ada 55 kabupaten/kota di penjuru tanah air yang mendapati lonjakan pada IPH beras hingga awal Juli 2026 dengan kondisi melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk kategori beras medium.

"Selebihnya masih berada di dalam koridor HET beras medium," kata Sarwo, Kamis.

Ia menerangkan bahwa pihak eksekutif senantiasa menjaga keseimbangan harga beras di pasar lewat penerapan program intervensi, didukung oleh ketersediaan stok CBP per 7 Juli 2026 yang menembus posisi 5,2 juta ton.

Menurut pandangannya, ditopang oleh fondasi cadangan pangan yang kuat, tren produksi yang terus meningkat, alur distribusi yang kian solid, serta aspek sinergi, pihak pemerintah merasa optimistis pasokan pangan buat publik tetap dapat terpenuhi sekaligus stabilitas pangan nasional bakal terus terjaga dengan optimal.

"Sehingga pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino," ujar Sarwo.

Merujuk pada data milik Bapanas, terhitung sejak bulan Januari, total penyaluran intervensi CBP dalam lingkup nasional sudah mencapai 1,36 juta ton. 

Jumlah tersebut meliputi realisasi pelepasan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang periode Januari dan Februari sebesar 221,05 ribu ton. Serta disusul oleh distribusi SPHP beras untuk kurun waktu Maret hingga Juli yang telah menyentuh angka 431,6 ribu ton.

Sementara untuk pelaksanaan agenda bantuan pangan jatah bulan Februari dan Maret telah dituntaskan seluruhnya sampai dengan akhir Juni yang lalu. Angka realisasinya didapati telah menyentuh 33,14 juta keluarga penerima manfaat, dengan akumulasi volume beras yang digelontorkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Untuk sisa cadangan pangan yang ada, pihak pemerintah mengalokasikannya buat menyokong program jatah instansi ASN di wilayah-wilayah khusus sebanyak 42,43 ribu ton, serta untuk penanganan area terdampak bencana alam sebesar 11,37 ribu ton.

Di samping hal tersebut, Bapanas bersama dengan jajaran pemerintah daerah serta segenap elemen pemangku kepentingan telah menggulirkan lebih dari 5.573 kali kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang tersebar di 37 provinsi dan menjangkau lebih dari 378 kabupaten/kota.

Sebagai langkah keberlanjutan dari agenda bantuan pangan tersebut, pihak pemerintah telah menetapkan bahwa program bantuan pangan berupa komoditas beras bakal kembali digulirkan terhitung mulai Juli 2026 ini untuk masa jatah selama 3 bulan ke depan.

Akumulasi volume beras yang siap didistribusikan ditargetkan menyentuh 997,3 ribu ton. Lewat langkah ini, pemerintah setidaknya bakal menggelontorkan bantuan pangan beras bagi masyarakat hingga mencapai 1,66 juta ton sampai dengan penghujung tahun 2026 nanti.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan bahwa komoditas beras saat ini sudah tidak lagi menduduki posisi sebagai faktor utama pemicu inflasi paling besar.

"Inflasi beras berhasil diredam dalam 2 tahun terakhir," kata Amran.

Kondisi perberasan di lingkup domestik dilaporkan masih berada dalam koridor yang cukup aman. Fenomena tersebut selaras dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan bahwa kuantitas wilayah kabupaten/kota yang mengalami lonjakan pada IPH beras sudah menunjukkan tren penurunan hingga pekan pertama di bulan Juli 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebutkan terdapat 113 kabupaten/kota yang kedapatan mengalami lonjakan pada IPH beras. 

Indikator tersebut memperlihatkan adanya tren penurunan jika disandingkan dengan situasi pada akhir Juni 2026, di mana kala itu masih ada sekitar 138 kabupaten/kota yang mencatatkan kenaikan pada IPH beras.

"Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Deputi BPS Ateng.

"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," kata Ateng.