JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank memandang bahwa program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang dirilis oleh Bank Indonesia memiliki potensi untuk memperkokoh fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Direktur Utama KB Bank, Kurnady, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut mampu mendukung peningkatan bankability pada proyek-proyek prioritas melalui proses kurasi yang lebih optimal, transparansi yang makin kuat, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih terpadu.
“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” kata Kurnady sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Sabtu (9/5/2026).
Ia berpendapat bahwa langkah ini sangat krusial dalam mendukung kejelasan kelayakan kredit serta kepastian arus kas proyek, khususnya pada sektor-sektor utama seperti ketahanan pangan, hilirisasi, dan perumahan.
Namun, Kurnady memberikan catatan bahwa kesuksesan program PINISI akan sangat bergantung pada konsistensi dalam implementasi, kualitas pipeline proyek, serta adanya dukungan mitigasi risiko dari pihak pemerintah dan regulator.
Di tengah situasi global yang masih dipengaruhi oleh tren suku bunga tinggi dan risiko arus modal keluar (capital outflow), KB Bank menyatakan tetap memiliki ruang untuk melakukan ekspansi penyaluran kredit secara selektif dan berhati-hati.
Kurnady memaparkan bahwa perseroan akan tetap memberikan fokus pada sektor yang memiliki fundamental kokoh serta arus kas sehat, dengan didukung oleh disiplin underwriting dan manajemen risiko yang konsisten.
“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” jelas Kurnady sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Lebih jauh, KB Bank melihat bahwa optimalisasi intermediasi lewat PINISI memerlukan sinergi yang terus menerus antara pihak regulator, pemerintah, dan industri perbankan.
Perseroan berpendapat bahwa penguatan kesiapan proyek, penyelarasan kebijakan antar sektor, serta adanya skema mitigasi risiko menjadi bentuk dukungan nyata yang dibutuhkan agar pembiayaan ke sektor riil bisa berjalan secara lebih efektif.
Selain itu, koordinasi antara kementerian dan regulator juga dianggap sangat penting untuk memberikan kepastian dalam eksekusi berbagai inisiatif baru. Hal ini bertujuan agar industri perbankan memiliki panduan yang jelas dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.