JAKARTA - Kemitraan antara Indonesia dan Jepang di sektor karbon menunjukkan potensi besar untuk memperkuat peran Indonesia dalam pasar karbon global.
Melalui kemitraan ini, Indonesia berpeluang untuk menjadi pemimpin dalam solusi berbasis alam yang tidak hanya membantu mitigasi perubahan iklim, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan.
Pada pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Ishihara Hirotaka, sektor swasta Jepang diajak untuk berpartisipasi dalam investasi karbon, khususnya melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi di kawasan taman nasional Indonesia.
Kerja Sama Strategis Dalam Kehutanan dan Konservasi
Pertemuan bilateral yang berlangsung di Tokyo ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Jepang untuk memperkuat kolaborasi di bidang kehutanan dan konservasi.
Fokus utama dari kerja sama ini adalah mencari solusi inovatif berbasis alam yang dapat membantu kedua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.
Jepang, yang dikenal memiliki teknologi canggih dalam pemantauan karbon, dianggap sebagai mitra yang ideal untuk Indonesia dalam mempercepat pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) dan melaksanakan inisiatif kehutanan yang lebih efisien.
Indonesia sendiri, melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, telah membuat langkah penting dalam mengelola karbon secara terstruktur.
Kebijakan ini membuka peluang untuk pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market) yang lebih transparan dan kredibel.
Melalui kebijakan ini, Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi karbon sebagai sumber pendapatan yang dapat memperkuat sektor kehutanan.
Keuntungan dan Tantangan Kerja Sama dengan Jepang
Bergabungnya sektor swasta Jepang dalam program aforestasi dan reforestasi di Indonesia membawa dampak positif, tetapi juga tantangan yang perlu dihadapi dengan hati-hati.
Surya Darma, Ketua Umum Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), menyatakan bahwa investasi Jepang dalam sektor kehutanan di Indonesia memiliki dua sisi: positif dan negatif.
Dari sisi positif, Jepang memiliki teknologi yang presisi untuk pemantauan karbon dan kapasitas finansial yang besar untuk mendanai proyek berbasis alam. Ini akan mempercepat pemulihan lahan kritis yang selama ini terhambat oleh keterbatasan anggaran negara.
Selain itu, kredibilitas pasar Jepang dalam hal keberlanjutan di pasar internasional juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia.
Hal ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Perpres 110/2025 untuk memastikan pasar karbon yang berintegritas dan memiliki pengakuan global.
Namun, ada risiko terkait dengan "double counting" atau penghitungan ganda dalam pencapaian target nasional Indonesia (NDC) yang juga bisa digunakan oleh perusahaan Jepang untuk memenuhi komitmen mereka.
Jika klaim penurunan emisi dihitung oleh kedua belah pihak, hal ini bisa menurunkan akurasi dan kredibilitas perhitungan pengurangan emisi.
Selain itu, penanaman pohon yang homogen untuk mempercepat penyerapan karbon dapat mengurangi biodiversitas asli di kawasan taman nasional.
Langkah Strategis yang Diperlukan untuk Menjamin Keberhasilan NEK
Untuk memastikan bahwa inisiatif Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berjalan dengan baik dan berkeadilan, Surya Darma menyarankan sejumlah langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Salah satunya adalah memastikan bahwa Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) terintegrasi dengan sistem internasional.
Transparansi dalam metodologi perhitungan karbon sangat penting agar unit karbon yang dihasilkan memiliki nilai jual tinggi dan diakui secara global.
Selain itu, efektivitas NEK juga bergantung pada penetapan batas atas emisi yang ambisius. Tanpa kebijakan yang ketat, insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek dekarbonisasi bisa melemah, karena harga karbon yang terlalu rendah tidak akan mendorong investasi yang diperlukan.
Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme pembagian keuntungan yang jelas, agar masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional bisa turut merasakan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon tersebut.
Surya Darma juga menekankan pentingnya mempercepat transisi energi, karena dekarbonisasi sektor kehutanan saja tidak cukup untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius.
Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan karbon di sektor lahan dengan kebijakan insentif untuk energi baru terbarukan (EBT), yang akan mengurangi emisi langsung dari sumber energi fosil.
Peluang Besar Indonesia Menjadi Pemimpin Pasar Karbon Global
Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin pasar karbon global. Surya Darma dari ICRES mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Jepang, yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi contoh dalam mengelola pasar karbon yang transparan dan berkeadilan.
Asalkan tata kelola pasar karbon yang diimplementasikan mengutamakan integritas lingkungan, kedaulatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat lokal, Indonesia bisa mencapainya.
Dengan keunggulan teknologinya, kapasitas finansial Jepang, serta komitmen yang kuat dalam menghadapi perubahan iklim, kemitraan ini menawarkan harapan besar bagi masa depan Indonesia dalam pengelolaan karbon.
Selain itu, peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan karbon dan keadilan dalam pembagian manfaat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target-target nasional yang ambisius.
Kemitraan Indonesia dan Jepang di sektor karbon bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.
Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang transparan, Indonesia dapat menjadi kekuatan utama dalam pasar karbon global, berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.