JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembukaan layanan pengaduan langsung untuk pajak dan cukai. Pada Selasa, 14 Oktober 2025, masyarakat bisa mengakses kanal aduan ini melalui WhatsApp.
Pengumuman tersebut disampaikan usai inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025. Purbaya menegaskan kanal ini akan memudahkan warga melaporkan masalah layanan perpajakan dan kepabeanan secara langsung ke kementerian.
Kanal WhatsApp Terpisah untuk Aduan
Layanan pengaduan ini terdiri dari nomor WhatsApp berbeda untuk masing-masing sektor. Hal ini bertujuan agar pengaduan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara spesifik sesuai jenis keluhan.
Purbaya menyatakan, kanal langsung ke Menteri Keuangan merupakan terobosan penting dalam meningkatkan transparansi dan kecepatan respons. Langkah ini juga menjawab keluhan masyarakat yang sulit mengakses layanan pajak dan cukai selama ini.
Komitmen Optimalisasi Penerimaan Negara
Sejak menjabat awal September 2025, Purbaya berkomitmen mengoptimalisasi penerimaan negara. Salah satu fokusnya adalah memperbaiki tata kelola pajak dan cukai agar pendapatan negara meningkat.
Pembukaan kanal aduan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meminimalisasi kebocoran dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini menjadi penting mengingat penerimaan pajak dan cukai selama ini belum sepenuhnya optimal.
Fokus Penegakan Kepabeanan dan Cukai
Sektor kepabeanan dan cukai menjadi sorotan utama pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Kerap terjadi penyalahgunaan yang berdampak pada pendapatan negara yang tidak maksimal.
Purbaya menilai penguatan penegakan hukum dan pelayanan merupakan kunci untuk memperbaiki kondisi ini. Kanal aduan akan menjadi media penting untuk menangkap berbagai permasalahan secara real time dari masyarakat.
Target Pendapatan APBN 2026
Pemerintah menargetkan pendapatan perpajakan pada 2026 sebesar Rp2.692 triliun. Angka ini meningkat 8,07% dibandingkan target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun.
Jika dibandingkan dengan outlook APBN pengganti 2025, sebesar Rp2.387,3 triliun, target ini melonjak 12,8%. Angka tersebut menunjukkan optimisme pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak dan cukai.
Pentingnya Kanal Aduan dalam Penerimaan Negara
Dengan kanal aduan ini, pemerintah berharap dapat menangani masalah perpajakan dan cukai secara lebih efektif. Aduan masyarakat dapat menjadi data valid untuk evaluasi dan perbaikan layanan.
Respons cepat terhadap keluhan juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat diperkuat melalui transparansi dan pelayanan prima.
Dampak Kanal Aduan untuk Masyarakat
Layanan pengaduan WhatsApp memudahkan masyarakat melaporkan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor. Proses aduan jadi lebih sederhana, cepat, dan dapat diakses kapan saja.
Masyarakat juga dapat merasa lebih terlayani dan didengar. Fasilitas ini membantu menjawab berbagai kendala yang selama ini kerap menjadi penghambat kepatuhan pajak.
Manfaat Bagi Pemerintah
Pemerintah mendapat manfaat besar dari kanal ini sebagai sumber informasi lapangan. Data aduan dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan menyesuaikan layanan.
Dengan masukan langsung dari masyarakat, pemerintah dapat melakukan inovasi dan reformasi perpajakan lebih tepat sasaran. Hal ini penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif.
Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Cukai
Penggunaan WhatsApp sebagai media pengaduan menunjukkan langkah pemerintah memanfaatkan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi layanan publik secara global.
Purbaya menyebut teknologi mempermudah akses layanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Digitalisasi juga membuat proses administrasi lebih efisien dan transparan.
Meski kanal ini memudahkan masyarakat, tantangan utama tetap pada respons dan tindak lanjut. Pemerintah harus memastikan semua pengaduan ditangani dengan serius dan tuntas.
Purbaya optimis kanal ini dapat memperbaiki sistem secara keseluruhan. Diharapkan inovasi ini menjadi langkah awal menuju layanan pajak dan cukai yang lebih baik dan ramah pengguna.
Saluran aduan WhatsApp juga dapat menjadi alat pengawasan publik yang efektif. Masyarakat diharapkan dapat aktif mengawasi praktik pelayanan pajak dan cukai.
Keterlibatan masyarakat membantu mencegah penyalahgunaan dan korupsi dalam sektor penerimaan negara. Dengan demikian, penerimaan negara bisa lebih optimal dan berkelanjutan.
Pembukaan kanal pengaduan langsung via WhatsApp oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah terobosan positif. Ini membuka akses bagi masyarakat agar lebih mudah berinteraksi dengan layanan pajak dan cukai.
Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mengoptimalisasi penerimaan negara. Di masa depan, diharapkan sistem ini berkembang menjadi model pelayanan publik yang efisien dan transparan.