JAKARTA - Langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menata ulang arah kebijakan fiskal negara mulai terlihat jelas.
Dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa, 23 September 2025, ia menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan anggaran kementerian dan lembaga agar bisa benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara harus dikelola secara efisien. Ia menyebut masih banyak dana yang seharusnya bisa dialokasikan lebih tepat sasaran, ketimbang hanya tersimpan tanpa manfaat konkret.
“Ini baru awal. Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah liat tuh banyak anggaran-anggaran yang enggak keserap,” ujarnya saat berada di ruang rapat paripurna DPR.
Ia menambahkan bahwa dana yang tidak digunakan semestinya tidak dibiarkan menganggur, entah di rekening pemerintah ataupun di Bank Indonesia. Baginya, realokasi menjadi subsidi langsung untuk rakyat jauh lebih bijak.
“Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi tadi,” lanjutnya.
Realokasi untuk Kebutuhan Nyata
Salah satu contoh nyata dari kebijakan cepat yang diambil Purbaya adalah menyetujui penambahan bantuan pangan. Awalnya, paket bantuan yang disalurkan pada Oktober hingga November 2025 hanya berupa beras 10 kg per bulan.
Namun, setelah mendengar permintaan dari DPR, Menkeu langsung menyetujui agar bantuan itu dilengkapi dengan minyak goreng 2 liter per keluarga. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rumah tangga masyarakat kecil.
Lebih dari itu, Purbaya menyiratkan bahwa langkah serupa akan diambil secara berkelanjutan. Selama ada anggaran yang tak terserap dengan baik, maka akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat.
“Ini bisa kita lakukan terus. Kita sisir lagi yang tidak terserap, kita kasih ke rakyat,” tuturnya dengan nada optimistis.
Dalam suasana santai, ia bahkan sempat berkelakar tentang Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Menurutnya, Said hanya meminta tambahan minyak 2 liter, padahal ia sendiri siap memberikan hingga 5 liter.
“Untung saya aneh, kan yang punya uang saya. Harusnya dia oke, tapi enggak apa-apa, Pak Said berarti hati-hati sekali,” kata Purbaya disambut tawa.
Kelakar itu disampaikannya sambil menegaskan bahwa keputusan-keputusan fiskal tetap harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Meskipun anggaran tersedia, kesinambungan fiskal tetap harus dijaga.
“Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya enggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” tambahnya.
Minta Dukungan dan Pengawasan DPR
Meski baru menjabat belum genap sebulan, Purbaya langsung menunjukkan sikap terbuka terhadap pengawasan dan kolaborasi dengan legislatif. Ia secara langsung meminta agar DPR, khususnya Banggar, ikut memantau penyerapan anggaran Kementerian Keuangan.
“Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tau lagi Pak,” pintanya.
Permintaan ini muncul sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu. Menurutnya, pemerintah baru mengetahui masalah ketika situasi ekonomi sudah terlanjur terganggu.
“Jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu,” katanya menutup pernyataan.
Permintaan pengawasan itu juga menunjukkan bahwa Purbaya menginginkan kerja sama antarlembaga berjalan lebih terbuka. Ia tak ingin hanya sekadar menjalankan mandat, tapi ingin memastikan kebijakan fiskal benar-benar efektif dan tepat guna.
Langkah-langkah awal Purbaya ini mendapat respons positif dari banyak kalangan. Realokasi anggaran yang selama ini tak terserap optimal menjadi solusi konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan komitmen seperti ini, pengelolaan keuangan negara ke depan diharapkan semakin adaptif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat luas.