Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong BP Tapera Perbarui Skema KPR FLPP untuk Penghematan APBN

Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong BP Tapera Perbarui Skema KPR FLPP untuk Penghematan APBN

Jakarta - Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera mempersiapkan perubahan signifikan dalam skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan program tersebut bisa lebih hemat dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.

Dalam rapat yang berlangsung baru-baru ini, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengusulkan agar proporsi pendanaan KPR FLPP yang sebelumnya didominasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 75% dan perbankan 25%, diubah menjadi 50:50. Dia optimis bahwa perubahan ini tidak hanya akan meringankan beban APBN tetapi juga dapat meningkatkan jumlah rumah yang dapat disalurkan kepada masyarakat, Kamis, 9 Januari 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran, yakni sebesar Rp 28,2 triliun," tegas Ara dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 Januari 2025.

Ara menyatakan bahwa pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menandakan adanya sinergi antar lembaga dalam memantapkan langkah strategis tersebut. Langkah ini diambil setelah melalui tinjauan menyeluruh atas laporan di lapangan mengenai kinerja program KPR FLPP di berbagai daerah. Hasilnya memperlihatkan bahwa potensi penerima manfaat program ini cukup besar, dan dengan perubahan proporsi pembiayaan yang lebih berimbang, dapat tercipta ekspansi yang lebih besar pula.

KPR FLPP selama ini dikenal sebagai program subsidi pemerintah yang sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya dukungan dari bank-bank penyalur, masyarakat bisa memiliki hunian dengan syarat dan keringanan tertentu. Diharapkan, dengan komitmen yang lebih besar dari sektor perbankan, penyebaran manfaat program ini bisa lebih merata dan menjangkau lebih banyak kalangan.

Ara juga menegaskan bahwa penghematan anggaran yang berhasil diupayakan ini seharusnya dapat memberi ruang lebih untuk inisiatif strategis lainnya di sektor perumahan, tanpa harus membebani negara dengan penambahan biaya yang besar. "Kami pastikan bahwa langkah ini, jika terlaksana dengan baik, tidak hanya menguntungkan ekonomi negara tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang lebih layak dan terjangkau," tambahnya.

Langkah Menteri Ara ini tentunya memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, termasuk bank-bank penyalur dan konsumen KPR FLPP. Dia mengajak semua pihak terkait untuk aktif berpartisipasi dalam proses transisi skema anggaran ini dan menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini demi keberlanjutan program di masa depan.

Selain optimisme ekonomis, program KPR FLPP juga dianggap memegang peranan penting dalam menggerakkan sektor perumahan yang memiliki efek pengganda cukup besar. Dengan bertambahnya unit rumah bersubsidi yang dapat dibangun dan disalurkan, diharapkan laju pembangunan dapat turut menggerakkan roda ekonomi dari tingkat pusat hingga daerah.

Di lapangan, masyarakat penerima manfaat program ini telah menunjukkan antusiasme tinggi. Ara yang telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa titik perumahan memberikan kesan bahwa rumah bersubsidi menawarkan solusi nyata bagi keluarga yang sebelumnya sulit mendapatkan akses properti layak.

Dengan visi dan misi yang terarah, perubahan skema pembiayaan KPR FLPP ini diharapkan segera terealisasi dan memberi dampak luas di tahun mendatang, tidak hanya bagi sektor perumahan tetapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Pengembangan ini mencerminkan upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses perumahan yang terjangkau.