Infrastruktur Tahan Bencana, Kunci Hadapi Risiko Alam di Indonesia

Infrastruktur Tahan Bencana, Kunci Hadapi Risiko Alam di Indonesia

JAKARTA - Indonesia, sebagai salah satu negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia, menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga tahan terhadap dampak bencana alam. Berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi menghantui wilayah ini setiap tahun, menuntut inovasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan kritis ini. "Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin tahan terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana," ujar AHY.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi elemen ketahanan bencana dalam setiap proyek. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa isu-isu utama terkait infrastruktur telah disampaikan dalam berbagai audiensi dan sebagian besar sudah direncanakan untuk implementasi di Tahun Anggaran 2025.

"Kami telah menyampaikan semua isu utama dalam audiensi, dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025," tutur Dody. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah mengajukan rencana Inpres Air Minum dan Sanitasi yang sedang dalam proses persetujuan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan infrastruktur di bidang sanitasi.

Pentingnya sanitasi berbasis masyarakat juga menjadi fokus, dengan program seperti Sarana Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dirancang untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak. "Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh BPKP," tambah Dody.

Terkait dengan ketahanan terhadap bencana, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PUPR telah menerapkan standar bangunan tahan bencana untuk setiap proyek infrastruktur yang tengah dibangun. Standar ini diharapkan dapat meminimalkan kerusakan dan mencegah kehilangan jiwa saat bencana terjadi. Penerapan standar bangunan ini merupakan salah satu cara efektif untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi infrastruktur meski dalam kondisi bencana.

Indonesia harus belajar dari berbagai pengalaman bencana sebelumnya, di mana kerusakan pada infrastruktur mengakibatkan kerugian yang signifikan baik dari segi materi maupun nyawa. Dengan meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim, serta pertumbuhan populasi yang meningkatkan tekanan pada sistem infrastruktur, persiapan yang matang dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana adalah cara terbaik untuk melindungi masyarakat dan ekonomi negara.

Tak hanya itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program-program ketahanan bencana lebih efektif dan efisien.

Dengan langkah-langkah nyata yang telah dan akan diambil ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi model pembangunan infrastruktur tahan bencana yang tidak hanya melindungi warganya tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.