Pemerintah Siapkan 45 Sekolah Rakyat Beroperasi Tahun Ini, Langkah Besar Menuju Pendidikan Inklusif

Pemerintah Siapkan 45 Sekolah Rakyat Beroperasi Tahun Ini, Langkah Besar Menuju Pendidikan Inklusif

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan menetapkan 45 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ini. Program ini merupakan bagian dari inisiatif besar yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, guna memberikan kesempatan belajar yang lebih luas dan inklusif.

Dalam rencana besar ini, sebanyak 198 lokasi telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dengan fokus utama pada daerah yang membutuhkan peningkatan akses pendidikan.

Persyaratan Lokasi Sekolah Rakyat: Revitalisasi Gedung atau Lahan Baru

Baca Juga

Dubai Chewy Cookie Viral di Jakarta, Ini Daftar Tempat Beli Dessert Kenyal Isi Pistachio yang Lagi Hits

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa daerah yang mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat harus menyediakan infrastruktur yang memadai, baik berupa gedung yang dapat direvitalisasi maupun lahan kosong untuk pembangunan sekolah baru.

"Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujar Saifullah dalam rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Selain itu, pemerintah menetapkan bahwa lahan kosong minimal 5-10 hektare juga dapat dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, asalkan memenuhi standar pendidikan berbasis inklusi dan pemberdayaan masyarakat.

Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Juli 2025

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Untuk memastikan kesiapan operasional, pemerintah akan membuka pendaftaran siswa dan rekrutmen guru mulai April 2025.

Seleksi siswa akan dilakukan secara ketat dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai referensi utama. Calon siswa yang memenuhi kriteria akan menjalani tes akademik, psikotes, kunjungan rumah, serta wawancara dengan orang tua, guna memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat direkrut dari 60.000 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah juga mempertimbangkan penugasan guru ASN untuk mendukung program ini.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menegaskan bahwa guru yang dipilih tidak hanya harus memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga harus memiliki empati sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.

Membangun Generasi Mandiri dan Melek Digital

Lebih dari sekadar memberikan pendidikan gratis, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi dalam memutus rantai kemiskinan dengan membekali siswa keterampilan yang relevan untuk dunia kerja dan pendidikan tinggi.

Siswa yang berprestasi juga akan mendapatkan beasiswa Bidik Misi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, pembelajaran berbasis keterampilan digital menjadi salah satu fokus utama dalam kurikulum Sekolah Rakyat.

"Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kita kenalkan dengan coding, cybersecurity, data sains, dan sebagainya," kata M. Nuh.

Dengan kurikulum yang inovatif, Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan inklusif, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan industri di masa depan.