Provinsi Jawa Barat Siap Operasikan Lima Rute BRT, Dorong Penggunaan Transportasi Massal di Bandung

Provinsi Jawa Barat Siap Operasikan Lima Rute BRT, Dorong Penggunaan Transportasi Massal di Bandung

Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi mengambil alih operasional tiga rute Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi massal di wilayah Bandung Raya.

Ketiga rute yang dialihkan meliputi Leuwi Panjang – Dago, Leuwi Panjang – Soreang, dan Leuwi Panjang – Majalaya. Dengan tambahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mengelola total lima rute BRT, termasuk Alun-Alun Kota Bandung – IKEA Kota Parahyangan Bandung Barat dan Purnawarman – Baleendah.

“Ada tiga trayek, koridor yang selama ini dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, yang akan dialihkan ke Provinsi Jawa Barat,” ujar Dhani Gumelar, Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Barat, pada Senin, 2 Desember 2024 di Bandung.

Dhani menekankan pentingnya peningkatan layanan transportasi massal untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bandung Raya. Ia menjelaskan bahwa total 90 bus akan dioperasikan untuk melayani lima rute tersebut, dengan operasional penuh dimulai pada 1 Januari 2025.

“Kita mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tentunya untuk mendorong tersebut, kita memperbaiki layanan. Perbaikan layanan itu operator harus didorong dengan standar pelayanan minimal,” jelas Dhani.

Dhani juga mengungkapkan bahwa BRT akan menawarkan fasilitas prima seperti bus ber-AC, layanan bersih, pembayaran cashless, dan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. "Kami berharap masyarakat dapat menikmati fasilitas prima ini dan beralih ke transportasi massal," tambahnya.

Proyek lanjutan BRT untuk melayani 21 rute di wilayah Metropolitan Bandung dijadwalkan dimulai pada awal 2025, dengan persiapan yang telah mencapai 70 persen. “Kami optimis, dalam tiga minggu persiapan yang dilakukan sudah matang, tinggal memulai menjalankan operasional BRT pada 1 Januari 2025, tanpa adanya kendala kekosongan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Dhani.