Gubernur Aceh Muzakir Manaf Berencana Hapus Sistem Barcode BBM Subsidi di Seluruh SPBU Aceh
JAKARTA - Muzakir Manaf, yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Aceh bersama wakilnya Fadhullah resmi mengumumkan kebijakan penting terkait sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayahnya. Gubernur, yang akrab disapa Mualem, menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem barcode yang saat ini diterapkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Aceh. Langkah ini diambil berdasarkan penilaian bahwa sistem tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan dan bahkan menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya usai pelantikan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu, 12 Februari 2025, Mualem menyampaikan pandangannya yang tegas. "Semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, siapa saja isi minyak tetap terus," ujarnya di hadapan audiens yang hadir. Ucapan ini mencerminkan determinasi Gubernur untuk membuat akses BBM subsidi lebih mudah dan tidak terbebani oleh regulasi yang dianggap kurang efektif.
Sistem barcode di SPBU diperkenalkan sebagai upaya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi secara lebih teratur dan tepat sasaran. Namun, menurut Mualem, penerapan sistem ini di Aceh ternyata menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. "Penempelan barcode dan stiker tersebut tidak bermakna dan hanya menjadi masalah di kalangan masyarakat," tambahnya. Keresahan ini bahkan pernah menimbulkan insiden yang mengkhawatirkan, di mana ada ancaman warga yang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan ekstrem terhadap SPBU yang menggunakan sistem tersebut.
Mualem, dalam semangat yang sama, juga menyoroti visi pembangunan ekonomi untuk Provinsi Aceh di bawah kepemimpinannya. Dia menekankan keinginannya untuk mengubah persepsi umum tentang kemiskinan di Aceh. "Saya mau Aceh lebih kaya dari provinsi lain. Hari ini mari kita melangkah untuk Aceh lebih maju," tegasnya. Menghapus sistem barcode hanyalah salah satu langkah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Langkah ini mendapatkan perhatian luas, mengingat Aceh adalah salah satu penghasil minyak di Indonesia tetapi tetap menghadapi tantangan ekonomi. Banyak yang memandang keputusan ini sebagai refleksi dari janji kampanye Mualem untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan menuntaskan masalah yang dihadapi warga sehari-hari.
Namun, kebijakan ini juga menuai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah akan mengontrol distribusi BBM subsidi agar tetap adil dan tepat sasaran tanpa sistem barcode. Mualem, bersama timnya, diharapkan akan segera merumuskan mekanisme baru yang dapat menggantikan sistem sebelumnya, memastikan bahwa tujuan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM subsidi tetap tercapai.
Dalam konteks yang lebih luas, keputusan Mualem untuk menghapus sistem barcode juga mencerminkan filosofi kepemimpinannya yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan aturan yang dianggap memberatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajakannya kepada masyarakat untuk bersatu membangun Aceh dan memastikan provinsi ini tidak lagi dikenal sebagai daerah tertinggal.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur diketahui telah merencanakan sejumlah inisiatif yang akan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk melibatkan media secara aktif dalam proses tersebut. Usaha ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Aceh dan meningkatkan daya saing provinsi di tingkat nasional dan internasional.
Arah kebijakan Mualem-Dek Fadh di periode ini memang dinantikan oleh banyak pihak. Dengan spirit kolaborasi dan inovasi, harapan baru untuk Aceh berkembang semakin dekat kepada realitas. Masyarakat Aceh, bersama dengan pemerintahan baru, siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah dengan komitmen untuk menjadikan Aceh lebih sejahtera dan makmur.
Rekomendasi
