Pemerintah Optimistis Capai Target Investasi Rp 1.905,6 Triliun pada 2025

Pemerintah Optimistis Capai Target Investasi Rp 1.905,6 Triliun pada 2025

Jakarta  - Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis mencapai target ambisius realisasi investasi sebesar Rp 1.905,6 triliun pada tahun 2025, meningkat 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Optimisme ini didukung oleh proyeksi peningkatan arus investasi asing langsung (FDI) ke kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang diperkirakan terus menguat.

Menteri Investasi/BKPM, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa capaian ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,3% pada tahun ini. "Kami di Kementerian Investasi meyakini target ini dapat dicapai karena FDI yang masuk ke ASEAN terus meningkat. Pada 2023, tercatat sebesar US$ 230 miliar, dan di 2024 diproyeksikan naik menjadi US$ 240 miliar. Indonesia sendiri mendapatkan aliran investasi sekitar 14-15%, sedangkan kontribusi kita ke ekonomi ASEAN mencapai 40%," ujar Rosan pada Jumat, 31 Januari 2025.

Namun, Rosan mengakui bahwa Kementerian Investasi dihadapkan pada tantangan besar untuk menarik aliran investasi ke Tanah Air. Tantangan ini memerlukan kerja sama erat dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. "Kita yakini ruang kita besar dan kita harus proaktif," tambahnya.

Rosan menegaskan bahwa Kementerian Investasi akan terus terbuka terhadap masukan dan kesempatan yang datang, baik dari pihak domestik maupun internasional. Dia memperingatkan agar instansinya tidak sekadar menawarkan kesempatan investasi, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan investor. Persaingan dengan negara lain menjadi perhatian utama, yang memerlukan kebijakan dan regulasi yang lebih baik. Fokus pemerintah adalah menciptakan investasi bermutu yang mampu menyerap tenaga kerja.

"Paling klasik masalah kita perizinannya yang paling lambat. Dalam tiga bulan terakhir, kami benar-benar menyempurnakan ini karena orang investasi inginnya komitmen jangka panjang dan kepastian. Jadi, itu yang kita perbaiki, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis," jelas Rosan.

Dalam upaya meningkatkan iklim investasi, Kementerian Investasi menggandeng 18 kementerian dalam hal perizinan investasi. Meskipun ini menjadi tantangan tersendiri karena setiap kementerian memiliki perjanjian khusus dengan BKPM, Rosan memastikan adanya koordinasi yang lebih efisien. "Ada service level of agreement, perjanjian 10 atau 20 hari untuk kementerian terkait harus kembali. Namun, ada kasus yang memakan waktu sebulan hingga setahun. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi calon investor. Kami didukung penuh oleh Presiden. Jika 10 hari, ya 10 hari. Jika tidak, kami akan memberikan izin dengan 'fiktif positif'," tegasnya.

Adanya koordinasi yang lebih lancar antar kementerian diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi kelambatan yang selama ini dikeluhkan oleh investor. Rosan menekankan pentingnya menyesuaikan dengan ekspektasi para investor demi meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global.

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan mutu investasi yang masuk agar tidak hanya sekadar menambah angka investasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri terutama dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, perbaikan iklim investasi ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi utama di kawasan ASEAN.

Langkah-langkah konkrit yang sudah dilakukan termasuk revisi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penyediaan informasi yang akurat serta terpercaya bagi calon investor. Pemerintah juga berfokus pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan, seperti teknologi, infrastruktur, dan energi terbarukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian Investasi berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.