Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Kebijakan Menjadi 5,75%: Dampak dan Prospek Ekonomi Bangka Belitung

Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Kebijakan Menjadi 5,75%: Dampak dan Prospek Ekonomi Bangka Belitung

Jakarta - Bank Indonesia membuat gebrakan awal tahun 2025 dengan menurunkan suku bunga kebijakannya, BI Rate, dari 6% menjadi 5,75% setelah mempertahankannya selama empat bulan berturut-turut. 

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk merespons rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap dalam target sasaran 2,5%±1%. Selain itu, nilai tukar rupiah yang stabil dan sesuai dengan fundamental ekonomi telah mendorong otoritas moneter untuk mengambil langkah ini guna mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Kamis, 30 Januari 2025.

Apa Itu BI Rate dan Dampaknya?

BI Rate adalah acuan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjadi referensi bagi lembaga keuangan dalam menetapkan suku bunga bagi nasabah, baik untuk pinjaman maupun tabungan. Dampak penyesuaian suku bunga kebijakan tidak langsung dirasakan, karena transmisi ke suku bunga perbankan membutuhkan waktu.

Suku bunga kebijakan yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong bank untuk menurunkan suku bunga pinjaman dan tabungan mereka. "Penyesuaian ini diharapkan akan menarik lebih banyak pembiayaan, yang dapat memperkuat konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi," ujar seorang ekonom dari Universitas Indonesia.

Sebaliknya, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan, perbankan akan menyusul dengan menaikkan suku bunga mereka, yang dapat mengakibatkan pembiayaan menjadi kurang menarik akibat bunga pinjaman yang tinggi. Namun demikian, suku bunga simpanan yang lebih tinggi dapat menggenjot minat masyarakat untuk menabung.

Dampak Penurunan BI Rate bagi Bangka Belitung

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penurunan suku bunga kebijakan ini diharapkan menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk investasi dan ekspansi usaha. Idealnya, penurunan ini dapat menstimulasi sektor produktif dengan aliran pembiayaan baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan III 2024 hanya mencapai 0,13% (year-on-year), menurun dari 4% di Triwulan IV 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kinerja buruk di sektor industri pengolahan dan pertambangan timah, dua sektor utama ekonomi daerah ini. Sektor lain belum cukup kuat menopang pertumbuhan, mencerminkan ketergantungan tinggi pada timah.

Inflasi Bangka Belitung pada 2024 mencapai 0,75% (year-on-year), rendah berkat kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Namun, inflasi yang rendah ini juga bisa menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi.

"Dengan penurunan BI Rate, kami berharap dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif untuk mobile kembali roda ekonomi daerah," kata seorang pejabat dari Bank Indonesia wilayah Bangka Belitung. Pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, meski berpotensi menimbulkan tekanan inflasi akibat peningkatan permintaan.

Langkah Kebijakan Selanjutnya

Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi dalam target dan nilai tukar yang merefleksikan fundamental ekonomi yang sehat. "Kami akan terus mengawasi dinamika ekonomi global dan nasional, serta memanfaatkan setiap ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur Bank Indonesia.

Kebijakan makroprudensial juga akan dilonggarkan untuk meningkatkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM dan ekonomi hijau, dimulai dengan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) pada Januari 2025. Di sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus memperkuat infrastruktur dan memperluas digitalisasi demi mendukung sektor perdagangan dan UMKM.

Masa depan ekonomi Bangka Belitung bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterapkan dan direspons oleh pelaku ekonomi di daerah. Terlepas dari tantangan yang ada, langkah proaktif Bank Indonesia diharapkan bisa menjadi katalis yang dapat menyeimbangkan kembali struktur ekonomi lokal dan nasional.

Baca Juga

OJK Berlakukan Ketentuan Ketat: Perusahaan Asuransi Belum Memenuhi Syarat Tidak Dapat Jual Produk Asuransi Kredit