BULOG Jamin Harga Beras SPHP di Bawah HET, Pasok 240 Ribu Ton

Ilustrasi Beras SPHP. Sumber Foto: kontan.co.id)

JAKARTA – Perum BULOG menegaskan kesiapannya dalam mengawal stabilitas pangan nasional lewat penyediaan serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan nilai jual yang tetap ramah di kantong masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa sampai dengan detik ini nilai jual beras medium SPHP di pelbagai kawasan Indonesia masih bertengger di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah.

“BULOG terus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. Penyaluran beras SPHP dilakukan secara masif melalui pasar rakyat, Rumah Pangan Kami (RPK), koperasi, hingga Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Baca Juga

PLN Tegaskan Komitmen Keselamatan Kerja dan Pastikan Investigasi Insiden Berjalan Menyeluruh

Agenda SPHP menjadi salah satu alat pemerintah untuk mengontrol stabilitas nilai jual beras nasional sekaligus meredam fluktuasi harga di pasar. 

Pihak otoritas melalui Badan Pangan Nasional bersama BULOG konsisten memperkokoh rantai distribusi supaya ketersediaan beras tersebar secara proporsional di segenap penjuru Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Rizal, sampai saat ini realisasi penyaluran beras SPHP oleh BULOG sudah menyentuh angka 240 ribu ton yang disebar ke pelbagai pelosok di Nusantara.

“Penyaluran tersebut terus dioptimalkan guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan cadangan pangan pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk stabilisasi harga,” katanya.

Bukan cuma memperkokoh rantai suplai, BULOG pun intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, pihak distributor, serta pelaku bisnis demi menjamin proses penyaluran beras SPHP terlaksana tanpa hambatan dan nilai jual di level pembeli akhir tetap terkontrol.

Lewat strategi ini, BULOG mempertegas perannya sebagai kepanjangan tangan pangan pemerintah untuk mengawal ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas nilai jual komoditas demi menyokong kedaulatan pangan nasional.