OJK Catat Pembiayaan Alat Berat Capai Rp47,24 Triliun di Kuartal I

Ilustrasi Alat berat di lokasi tambang emas (merdekagoldresources.com)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan laporan terkait penyaluran pembiayaan alat berat oleh perusahaan multifinance yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,09% (year on year/YoY) pada periode kuartal I/2026.

Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut mendorong total angka pembiayaan hingga mencapai Rp47,24 triliun.

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026 yang dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Baca Juga

Layanan Perintis ASDP Tumbuh 11 Persen Meski Hadapi Tantangan Beban

Di lain pihak, OJK memberikan penilaian bahwa kebijakan penyesuaian kuota produksi batu bara yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan.

Oleh karena itu, Agusman berpendapat bahwa diversifikasi pembiayaan menjadi elemen krusial bagi industri multifinance. Upaya diversifikasi tersebut dilakukan lewat perluasan jangkauan ke sektor-sektor lain yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan cerah. 

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Untuk menjaga kinerja industri multifinance yang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebutkan jika kondisi ini memicu para pengusaha tambang untuk lebih berhati-hati dalam menambah armada ataupun alat-alat berat baru.

Penyebabnya adalah alat yang sudah tersedia saat ini belum tentu akan dioperasikan secara maksimal. 

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kami proses,” ucap Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno.

Suwandi menjelaskan lebih lanjut, jika tidak ada permintaan baru dalam pembiayaan alat berat, industri pembiayaan akan bertumpu pada debitur lama agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban pembayaran kredit mereka.

Selain itu, demi menjaga pertumbuhan industri pembiayaan, perusahaan akan mengandalkan penguatan pada sektor pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” kata Suwandi.

Sementara itu, Sudirman Widhy Hartono selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memberikan penilaian bahwa kebijakan pemangkasan produksi dalam persetujuan RKAB batu bara 2026 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri pertambangan nasional.

Ia memaparkan bahwa efek tersebut terutama berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan tambang, sebab banyak rencana investasi dan tambang yang sudah dirancang menjadi terhambat.

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar jika sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” tuturnya, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Sudirman menambahkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang bahkan sudah memutuskan untuk membatalkan pesanan alat berat mereka.

Sebagaimana dilansir dari berita sumber, “Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” tutupnya.