Pemerintah Realiasikan Rp36,6 Triliun Program Makan Bergizi Gratis untuk 60 Juta Penerima

Pemerintah Realiasikan Rp36,6 Triliun Program Makan Bergizi Gratis untuk 60 Juta Penerima

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan ekspansi signifikan di seluruh Indonesia. Hingga 21 Februari 2026, Kementerian Keuangan telah merealisasikan Rp36,6 triliun dari total pagu APBN 2026 senilai Rp335 triliun untuk program ini.

Peningkatan Jumlah Penerima MBG

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan jumlah penerima MBG kini mencapai 60,24 juta orang. Angka ini meningkat dari 53,8 juta penerima pada akhir 2025, menandai ekspansi program yang masif dalam waktu singkat.

Baca Juga

Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 18 Maret, Fokus ke Jawa Tengah

Program MBG dijalankan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada periode sama tahun sebelumnya, hanya 549.669 penerima melalui 246 SPPG dengan realisasi anggaran Rp45,2 miliar.

Sebaran Penerima di Berbagai Wilayah

Penerima MBG tersebar merata di seluruh provinsi Indonesia. Di Sumatra tercatat sekitar 12,3 juta penerima, sementara Sulawesi mencapai 4,4 juta, dan wilayah lain mengikuti pola distribusi yang serupa.

Pemerintah menekankan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan distribusi yang luas memastikan akses gizi seimbang bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Realisasi Anggaran dan Dampak Ekonomi

Serapan anggaran MBG per Februari 2026 meningkat pesat dibandingkan Januari 2026 yang tercatat Rp19,5 triliun. Peningkatan ini mendorong belanja barang pemerintah menjadi Rp25,9 triliun, karena sebagian besar digunakan untuk program MBG.

Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa belanja barang yang meningkat turut menggerakkan aktivitas ekonomi. Penyaluran MBG memicu perputaran uang di sektor logistik, distribusi bahan makanan, dan layanan pendukung di berbagai daerah.

Dukungan terhadap Belanja Negara dan TKD

Secara total, pemerintah telah merealisasikan belanja negara Rp227,3 triliun hingga Januari 2026, setara 5,9 persen dari total APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Dari angka ini, belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp55,8 triliun atau 3,7 persen dari pagu, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari pagu.

Belanja bantuan sosial di awal tahun tercatat Rp9,5 triliun, meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp4,1 triliun. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pelaksanaan MBG yang intensif di seluruh provinsi.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga cukup tinggi, mencapai Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari pagu. Tingginya serapan TKD di awal tahun diharapkan mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memperkuat daya beli masyarakat di berbagai wilayah.

Mendorong Gizi dan Pertumbuhan Ekonomi Bersamaan

Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen stimulus ekonomi. Dengan menjangkau 60 juta penerima, aliran dana dan pembelian bahan makanan lokal ikut meningkat, memberikan efek multiplier bagi sektor usaha mikro dan menengah.

Selain itu, MBG membantu menekan risiko stunting dan malnutrisi di kalangan anak-anak. Dukungan gizi ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada jangka panjang dapat memperkuat produktivitas nasional.

Proyeksi Kuartal I-2026

Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja negara kuartal I-2026 mencapai Rp809 triliun. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum belanja negara sebagai alat penggerak ekonomi dan perlindungan sosial.

MBG menjadi salah satu program prioritas yang mencerminkan pendekatan belanja negara berbasis kesejahteraan rakyat. Keberhasilan program ini dipantau secara intensif agar distribusi tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penerima di seluruh Indonesia.

Langkah Selanjutnya

Ekspansi MBG hingga 60 juta penerima menandai keberhasilan implementasi awal tahun 2026. Pemerintah terus berupaya memperluas cakupan, meningkatkan kualitas gizi, dan memastikan program berjalan efektif sebagai instrumen sosial dan ekonomi.

Program ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara kebijakan fiskal dan program kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pemantauan ketat dan evaluasi berkala akan memastikan MBG memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima.