PT Trimata Benua Raih Homologasi Hindari Ancaman Pailit

PT Trimata Benua Raih Homologasi Hindari Ancaman Pailit

JAKARTA - PT Trimata Benua berhasil memperoleh persetujuan homologasi dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menandai berakhirnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Putusan ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Bentayan, Sumatera Selatan, karena secara resmi menghindarkan perusahaan dari ancaman kepailitan. 

Homologasi disahkan melalui perkara Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst, menegaskan bahwa upaya restrukturisasi utang senilai Rp1,3 triliun berjalan sesuai hukum.

Baca Juga

Program CSR Bigger Dream MMSGI dan LINE Perkuat Kapasitas Murid Sekolah

Keputusan pengadilan ini didukung mayoritas kreditur, dengan lebih dari 99% dari 25 kreditur yang hadir menyetujui kesepakatan. Dukungan utama berasal dari tiga kontraktor eksklusif PT Trans Energy Indonesia, PT Global Makara Teknik, dan PT Ombilin Fusi Nusantara yang menanggung total tagihan Rp1,15 triliun. 

Dengan adanya dukungan mayoritas, perusahaan memperoleh kepastian hukum sekaligus dapat merencanakan pembayaran utang secara sistematis dan bertanggung jawab.

Komitmen Manajemen dalam Implementasi Homologasi

Manajemen PT Trimata Benua menegaskan keseriusannya dalam menjalankan seluruh kewajiban yang telah disetujui dalam putusan homologasi. 

Perusahaan menargetkan memulai cicilan pembayaran maksimal empat bulan setelah keputusan resmi. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat manajemen dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keuangan serta kelangsungan usaha.

Selain itu, tercapainya kesepakatan perdamaian memungkinkan perusahaan fokus pada pemulihan operasional dan evaluasi sistem internal. Perbaikan tata kelola perusahaan menuju penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pun menjadi prioritas. 

Dengan demikian, PT Trimata Benua dapat memastikan kesinambungan produksi sambil menegakkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pihak terkait.

Peran Strategis Kontraktor Eksklusif dalam Operasional

Kesepakatan homologasi juga memastikan kegiatan operasional tambang dapat berjalan sesuai rencana. Tiga kontraktor eksklusif memiliki peran kunci dalam operasional harian perusahaan. 

PT Global Makara Teknik bertanggung jawab atas pengupasan overburden dan produksi batu bara, sementara PT Ombilin Fusi Nusantara menangani pengangkutan, pengelolaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan (jetty) serta stockpile. PT Trans Energy Indonesia fokus pada logistik pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat hingga tujuan bongkar.

Kolaborasi yang terintegrasi ini memungkinkan produksi tambang tetap optimal, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan dapat menjaga kelangsungan usaha tanpa mengganggu kontrak dan izin usaha jasa pertambangan (IU-JP) yang sudah berjalan. Sinergi antara manajemen dan kontraktor eksklusif menjadi kunci stabilitas operasional pasca-homologasi.

Kepemilikan Saham dan Strategi Ekspansi Perusahaan

Data Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan struktur kepemilikan PT Trimata Benua terdiri atas PT Nusantara Energi Indonesia (45%), Subagio Wirjoatmodjo (25%), Sukoraharjo Wirjoatmodjo (19,29%), dan PT Bahtera Mulia Kencana (10,71%). 

Sejak didirikan pada 1996 dan beroperasi penuh sejak 2021, perusahaan ini menjadi anak usaha PT Nusantara Energi Indonesia dan memegang konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) batu bara di Bentayan, Sumatera Selatan.

PT Trimata Benua melayani pasar domestik dengan memenuhi kebutuhan perusahaan swasta sekaligus mengekspor batu bara ke China dan India. Infrastruktur pertambangan dibangun sesuai Rencana Kerja yang disetujui Kementerian ESDM, dengan koordinasi erat bersama kontraktor eksklusif. 

Selain produksi, perusahaan juga memprioritaskan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagai kontribusi nyata terhadap negara.

Ke depan, PT Trimata Benua berencana melanjutkan transformasi menuju perusahaan terbuka melalui Initial Public Offering (IPO). Langkah ini bertujuan membuka kepemilikan saham bagi masyarakat luas, mendukung stabilitas operasional, dan memastikan keberlanjutan pertambangan batu bara secara profesional. 

Dengan dukungan pemangku kepentingan, perusahaan bertekad mempertahankan prinsip GCG serta kepatuhan hukum, sekaligus menjaga kepentingan seluruh pihak terkait.