AHY Dorong Revitalisasi Infrastruktur Dasar Demi Masa Depan Kawasan Transmigrasi Nasional

AHY Dorong Revitalisasi Infrastruktur Dasar Demi Masa Depan Kawasan Transmigrasi Nasional

JAKARTA - Pembangunan kawasan transmigrasi kembali mendapat perhatian serius pemerintah. 

Pembangunan kawasan transmigrasi kembali mendapat perhatian serius pemerintahDi tengah upaya pemerataan pembangunan nasional, kawasan transmigrasi dipandang memiliki peran strategis sebagai penyangga pertumbuhan wilayah dan penguatan ketahanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kunci utama penguatan kawasan tersebut terletak pada revitalisasi infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Mudik Gratis Kereta Api 2026 Resmi Dibuka Awal, Warga Sumsel Bisa Mendaftar Sekarang

Menurut AHY, tanpa fondasi infrastruktur yang memadai, sulit mengharapkan kawasan transmigrasi berkembang secara layak dan berkelanjutan. 

Infrastruktur dasar bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan prasyarat agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Karena itu, pemerintah menjadikan revitalisasi infrastruktur sebagai prioritas dalam penataan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Infrastruktur Dasar Jadi Fondasi Kehidupan Transmigran

AHY menjelaskan bahwa fokus revitalisasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar masyarakat transmigran. Banyak kawasan transmigrasi telah dihuni puluhan tahun, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat kualitas hidup warga.

Jalan dan jembatan menjadi kebutuhan utama untuk membuka akses antarwilayah dan memperlancar distribusi barang serta jasa. Selain itu, perumahan yang layak, ketersediaan air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang manusiawi.

Tidak hanya itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam agenda revitalisasi. AHY menilai, tanpa sekolah dan layanan kesehatan yang memadai, pembangunan sumber daya manusia di kawasan transmigrasi akan tertinggal. Infrastruktur dasar inilah yang menjadi penggerak utama peningkatan kualitas hidup sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Revitalisasi backbone-nya adalah infrastruktur dasar. Dan itu tidak bisa kita abaikan karena memang itulah yang paling fundamental,” kata AHY di kantornya, Jakarta, Kamis.

Butuh Orkestrasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Pembangunan infrastruktur dasar, menurut AHY, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga agar program berjalan efektif dan saling melengkapi. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan kementerian teknis terkait.

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam penyediaan hunian yang layak. Sementara itu, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab memastikan konektivitas antarwilayah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menghindari tumpang tindih program sekaligus mempercepat realisasi pembangunan. Dengan orkestrasi yang baik, kawasan transmigrasi dapat terhubung lebih kuat dengan pusat-pusat ekonomi regional dan nasional.

Selaras dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo

AHY menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Salah satu agenda utama Asta Cita adalah pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan nasional, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran.

Infrastruktur dipandang sebagai pengungkit utama agar sektor lain dapat berjalan efektif. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pelayanan publik sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, ketimpangan antarwilayah akan sulit diatasi.

“Tidak masuk akal ketika kita berharap masyarakat bisa hidup lebih layak tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai,” ujar AHY.

Karena itu, revitalisasi kawasan transmigrasi bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

Target Revitalisasi 154 Kawasan Transmigrasi

Dalam pemaparannya, AHY menyebut pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada kawasan lama yang telah berkembang selama beberapa dekade.

Kawasan-kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk ditransformasikan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Dengan infrastruktur yang kuat, kawasan transmigrasi diharapkan mampu menarik investasi, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam program ini adalah sebagai penghubung lintas sektor. AHY menyebut orkestrasi dilakukan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media dapat terlibat secara aktif.

Peran Kementerian Transmigrasi dalam Revitalisasi dan Transformasi

AHY turut mengapresiasi peran Kementerian Transmigrasi yang mengawal dua agenda besar sekaligus, yakni revitalisasi dan transformasi kawasan. Revitalisasi berfokus pada penguatan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi tematik.

“Kita harapkan 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa benar-benar menjadi kawasan yang baik, layak, dan berkualitas,” ujarnya.

Transformasi ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan transmigrasi dari sekadar wilayah permukiman menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Kawasan Percontohan sebagai Laboratorium Pembangunan

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan tiga kawasan percontohan yang mewakili tiga zona waktu Indonesia. Ketiganya adalah Barelang di Kepulauan Riau, Mamuju di Sulawesi Barat, serta Salor di Merauke, Papua Selatan.

Ketiga kawasan ini diproyeksikan menjadi laboratorium pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pengalaman dari kawasan percontohan tersebut akan menjadi referensi bagi revitalisasi kawasan transmigrasi lainnya di seluruh Indonesia.

AHY menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama agar transformasi ekonomi kawasan berjalan efektif. Infrastruktur yang kuat diyakini mampu menarik industri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat transmigran dan pelaku UMKM lokal.

Dengan langkah terencana dan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap kawasan transmigrasi dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.