Banjir di Aceh dan Sumatra Picu Lonjakan Harga Beras Nasional Desember 2025
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas di wilayah Aceh dan Sumatra. Kenaikan ini tercatat pada pekan kedua Desember 2025 dan berdampak pada distribusi nasional.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyatakan delapan provinsi mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras. Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak langsung bencana alam.
“Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri.
Baca JugaHarga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Naik, Investor Mulai Serbu Tabungan Emas
Di Aceh, harga beras mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Sementara di Sumatra Barat, harga beras tercatat Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.
Papua Barat menyusul dengan harga beras Rp17.764 per kilogram dan IPH 1,14%. Sumatra Utara tercatat Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, sedangkan Kepulauan Riau berada di Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%.
Nusa Tenggara Barat mencatat harga beras Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%. Papua Tengah tercatat Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09%, dan Bengkulu berada di level Rp14.348 per kilogram dengan IPH 0,01%.
Kerusakan Pasar Akibat Banjir
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 112 pasar rakyat mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Wilayah yang paling terdampak adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Berdasarkan pendataan sementara, sebaran kerusakan pasar dominan terjadi di Aceh dan Sumatra Utara. “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan, Budi Santoso, saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.
Pemerintah kini memprioritaskan pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital. Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan dan renovasi pasar.
Pendanaan perbaikan pasar rakyat akan menggunakan anggaran PU. “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun]. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” jelas Budi.
Namun, proses identifikasi lapangan menjadi langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Kemendag pun belum dapat memastikan total kerugian para pedagang yang terdampak bencana.
“Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkas Budi.
Kontribusi Provinsi Terhadap Lonjakan Harga
Harga beras di Aceh meningkat signifikan dengan IPH 3,10%, menjadi yang tertinggi di Sumatra. Sumatra Barat dan Sumatra Utara menyusul dengan kenaikan harga masing-masing 1,45% dan 0,52%.
Peningkatan harga ini tidak hanya terjadi di Sumatra, melainkan juga di Papua Barat dan Papua Tengah. Papua Barat mencatat IPH 1,14% dengan harga Rp17.764 per kilogram, sedangkan Papua Tengah Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09%.
Kenaikan harga beras di Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat relatif lebih rendah. Kepulauan Riau tercatat Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35% dan NTB Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.
Bengkulu merupakan provinsi dengan kenaikan harga beras paling minimal. Harga beras di Bengkulu tercatat Rp14.348 per kilogram dengan IPH 0,01%, menandakan dampak banjir relatif kecil di wilayah tersebut.
Upaya Pemulihan dan Stabilitas Pasar
Pemerintah menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur pasar rakyat sebagai langkah awal mengatasi lonjakan harga. Infrastruktur yang rusak dapat menghambat distribusi beras dan memperburuk fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Koordinasi antara Kemendag dan Kementerian PU diharapkan mempercepat renovasi pasar. Pendanaan dari anggaran PU akan digunakan untuk membangun kembali pasar yang rusak parah sebagai prioritas utama.
Identifikasi pasar yang rusak dilakukan secara bertahap, menyesuaikan tingkat kerusakan masing-masing lokasi. Proses ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan harga beras kembali stabil.
Pemulihan pasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan menjadi indikator bagi upaya pengendalian inflasi nasional. Dengan perbaikan infrastruktur, distribusi beras di wilayah terdampak diharapkan dapat berjalan lancar.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga beras di provinsi lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan fluktuasi harga tidak berdampak luas dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Rekomendasi
