Walikota Depok Dilaporkan ke Bawaslu, Dugaan Terlibat Cawe-cawe Kampanye Dukung Salah Satu Paslon
- Sabtu, 05 Oktober 2024
Depok-Walikota Depok Mohammad Idris dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok. Idris dilaporkan atas dugaan pelanggaran adminitrasi dan pidana Pilkada. Pasalnya Idris diduga melakukan kampanye salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Depok 2024.
Ketua Aliansi Advokat Kota Depok Andi Tatang mengatakan pihaknya telah melakukan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu Kota Depok pada Kamis (3/10) malam. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2024 tersebut tertuang dengan Nomor 004/PL/PW/Kota/13.07/X/2024 dengan pelapor Tatang, tertanggal 3 Oktober 2024, pukul 20.12.
“Kami dari Aliansi Advokat Kota Depok melaporkan dugaan pelanggaran terkait masalah Pemilukada, yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok. Yang kita laporkan adalah Pasal 70 Ayat 2 tentang Administrasinya dan Pasal 71 Ayat 1 Jo Pasal 188 tentang Undang-Undang Pilkada mengenai tindak pidananya,” kata Andi, Jumat 4 Oktober 2024.
Baca JugaAttack Perbarui Produk Khusus untuk Batik di Hari Batik Nasional 2024
Dikatakan, sanksi atas pelanggaran tersebut berupa adminitrasi dan pidana 1-6 bulan ancaman kurungan badan, serta denda sampai Rp 6 juta. Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wali Kota Depok adalah mengarahkan untuk memilih pada pasangan calon tertentu. Diduga, Walikota Depok belum mendapatkan izin secara kedinasan dari Gubernur untuk cuti kampanye.
“Setelah mendapatkan laporan ini, harapan kami Bawaslu segera menindaklanjuti. Kami serahkan apakah laporan terpenuhi unsurnya. Ini menjadi tugas Bawaslu dalam hal penegakan aturan di pemilihan kepala daerah Kota Depok,” tegasnya.
Tatang mengatakan, Walikota merupakan pejabat negara yang terikat pada aturan, apabila ingin melakukan kampanye. Pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
“Tentunya kita sebagai warga Kota Depok ingin pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman, sukses, tanpa ekses, serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pejabat negara harus menjadi contoh yang baik untuk warganya dengan taat pada aturan,” ucapnya.
Redaksi
indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Pertamina Group Perluas Distribusi SAF, Dukung Upaya Dekarbonisasi Penerbangan Nasional
- Senin, 30 September 2024
Dukung Penerbangan Rendah Emisi, Pertamina Group Perluas Distribusi SAF di Indonesia
- Minggu, 29 September 2024
Chairani Rachmatullah Dukung Penuh Srikandi PLN Enjiniring dalam Pengarusutamaan Gender
- Minggu, 29 September 2024
Terpopuler
1.
PLN Icon Plus Dorong PLTS Atap, Wujudkan Energi Hijau di Indonesia
- 13 September 2024
2.
10 Kreasi Menu Makan Siang untuk Diet, Enak dan Bergizi
- 12 September 2024
3.
6 Daftar Rekomendasi Aplikasi Pinjol Bunga Rendah
- 12 September 2024
4.
PLN Icon Plus: Inisiatif PLTS Atap untuk Masa Depan Berkelanjutan
- 10 September 2024
5.
PLTS Atap, Solusi Energi Hijau dari PLN Icon Plus
- 10 September 2024