Membangun Ketahanan Nasional Lewat Infrastruktur Antifragile Modern
JAKARTA - Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Pekerjaan Umum berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus memproyeksikan arah pembangunan nasional ke depan.
Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, infrastruktur Indonesia tidak hanya diminta berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai benteng ketahanan bangsa.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa struktur utama ketahanan negara berakar pada pembangunan fisik.
Baca JugaMAKI: Pencabutan Status Cekal Victor Hartono Mengusik Rasa Keadilan
“Ketahanan nasional itu infrastruktur,” ujarnya. Pesan ini mencerminkan perubahan besar cara pandang pemerintah terhadap infrastruktur yang kini dianggap sebagai instrumen strategis menghadapi gangguan iklim, ekonomi, hingga geopolitik.
Namun, langkah Indonesia memasuki dekade baru pembangunan menuntut visi yang lebih progresif. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur yang resilient, tetapi diperlukan sistem yang berkembang lebih kuat ketika diuji tekanan—konsep yang dikenal sebagai antifragil menurut Nassim Nicholas Taleb.
Transformasi Menuju Infrastruktur Regeneratif
Dalam evaluasi satu dekade terakhir, Menteri Dody Hanggodo menyampaikan sejumlah capaian yang menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang. Salah satunya adalah pembangunan 53 bendungan baru dengan kapasitas lebih dari 3.000 juta meter kubik.
Beliau menekankan bahwa bendungan-bendungan tersebut telah bergeser fungsinya dari sekadar bangunan teknis menjadi alat utama untuk mendorong swasembada pangan. Ini memberikan gambaran bahwa pembangunan tidak berhenti pada fisik semata, melainkan melekat pada fungsi strategis yang jauh lebih luas.
Dalam wacana pembangunan global, pola ini disebut sebagai Infrastruktur Regeneratif berbasis Nature-based Solutions (NbS). Bendungan tidak lagi berdiri sebagai struktur tunggal, tetapi menjadi pusat pemulihan ekosistem yang menopang ekonomi masyarakat.
Lebih dari 300.000 hektar sawah kini mendapatkan irigasi stabil sebagai dampak langsung pembangunan tersebut. Hal ini berarti negara berhasil menciptakan cadangan air dan pangan yang dapat diandalkan, terutama saat menghadapi musim kemarau panjang atau gangguan iklim ekstrem.
Inilah bentuk ketahanan air modern yang tidak hanya memitigasi risiko, tetapi juga memulihkan fungsi alam dan memperkuat keberlanjutan ekonomi.
Efisiensi Ekonomi dan Prinsip QII
Pembangunan infrastruktur skala besar tentu membutuhkan efisiensi agar terhindar dari beban fiskal di masa depan. Dalam visi PU608 (Pekerjaan Umum 2025–2029), salah satu sasaran utama adalah menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.
Target ini menunjukkan komitmen pemerintah memastikan setiap investasi pembangunan memunculkan nilai tambah yang signifikan. Hal tersebut terutama terlihat dari perluasan jalan tol yang telah mencapai 2.900 km dan diproyeksikan menembus 3.100 km pada akhir tahun.
Jaringan tol ini diharapkan tidak hanya menghubungkan daerah, tetapi juga memangkas biaya logistik, memacu pertumbuhan pusat ekonomi baru, dan meningkatkan produktivitas nasional. Seluruhnya harus selaras dengan prinsip Quality Infrastructure Investment (QII).
Prinsip QII menekankan pembangunan yang memperhitungkan biaya siklus hidup, ketahanan bencana, integrasi teknologi, dan efisiensi pemeliharaan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak menjadi beban negara, tetapi aset produktif yang memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Infrastruktur dan Keadilan Ruang untuk Semua
Di balik data dan angka makroekonomi, pembangunan infrastruktur tetap berakar pada tujuan kemanusiaan. Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan prinsip Keadilan Ruang (Spatial Justice) sebagai pondasi untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses yang layak terhadap fasilitas dasar negara.
Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi salah satu wujud hadirnya negara untuk masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan jalan bagi petani, akses pendidikan, serta perbaikan sanitasi dan air minum dengan kapasitas 1.250 liter per detik merupakan langkah konkret dari upaya pemerataan pembangunan.
Dalam pemikiran perencanaan modern, aksesibilitas merupakan hak dasar. Ketika jalan rusak menghambat aktivitas pertanian atau pendidikan, itu bukan hanya masalah teknis, tetapi persoalan keadilan.
Menteri Dody kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata. Dengan membangun jalan desa, menyediakan sanitasi sehat, dan menghadirkan fasilitas pendidikan aman, pemerintah menegakkan martabat rakyat serta memastikan kawasan 3T tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
Menyongsong Indonesia Emas 2045
Seluruh upaya pembangunan hari ini menjadi landasan bagi generasi mendatang. Prinsip Intergenerational Equity menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi turut mempertimbangkan masa depan bangsa.
Infrastruktur yang dibangun Kementerian PU di usia ke-80 tahun ini bukan sekadar beton dan aspal. Seluruhnya adalah investasi karakter bangsa—mewujudkan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ketidakpastian global.
Gangguan iklim, ekonomi, hingga geopolitik bisa datang kapan saja. Namun dengan membangun infrastruktur yang antifragil dan berkeadilan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan pondasi yang kuat.
Ketahanan nasional bukan pilihan, melainkan keharusan. Inilah momentum untuk terus sigap membangun negeri demi masa depan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Rekomendasi
