Pemkot Bekasi Sewa Mobil Listrik Demi Efisiensi Anggaran

Pemkot Bekasi Sewa Mobil Listrik Demi Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengambil langkah inovatif dengan menyewa mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Keputusan ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menanggulangi masalah tidak dikembalikannya aset daerah berupa mobil dinas lama.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan, banyak kendaraan dinas yang seharusnya sudah diserahkan kembali, namun tetap berada di pihak-pihak tertentu. Hal ini berdampak pada neraca keuangan pemerintah kota, sehingga solusi menyewa mobil listrik tahunan dianggap lebih efektif.

“Jadi kan kita melihat ke depannya dalam rangka efisiensi dan juga melihat banyak mobil milik Pemkot Bekasi yang hari ini masih berada di pihak-pihak yang seharusnya sudah diserahterimakan,” ujar Tri saat memberikan keterangan pers.

Baca Juga

Prabowo Dorong Penggunaan Maung, Purbaya Tanggapi Kesiapan Industri

Penghematan Anggaran hingga Puluhan Miliar Rupiah

Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah potensi penghematan anggaran hingga Rp22 miliar. Dengan sistem sewa, pemerintah kota tidak perlu lagi menanggung biaya pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak, pengurusan STNK, dan bahan bakar. Semua tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada pengguna kendaraan.

“Oleh karena itu filosofinya dengan disewa, tentu kan ini kurun waktunya tahunan. Sehingga tentu ada penghematan-penghematan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa penghematan ini akan dirasakan secara signifikan. Tidak hanya dari sisi administrasi dan pemeliharaan, tetapi juga dari sisi pengelolaan keuangan, karena kendaraan sewaan langsung tercatat sebagai biaya operasional yang jelas dan transparan.

Mobil Listrik sebagai Pilihan Ramah Lingkungan

Selain efisiensi anggaran, penggunaan mobil listrik juga sejalan dengan upaya ramah lingkungan. Tri menjelaskan, pejabat yang menggunakan mobil listrik akan menanggung biaya pengisian daya masing-masing kendaraan. Menurutnya, besaran biaya ini relatif kecil, terutama jika mobil digunakan untuk keperluan kantor atau perjalanan dari rumah ke kantor.

“Karena kan nilainya nggak seberapa. Karena yang memegang pejabat, ya dia harus bayarin listriknya lah. Kalau hanya untuk kepentingannya dari kantor ke rumah, saya kira juga nggak seberapa lah ya,” jelas Tri.

Langkah ini sekaligus menjadi pionir bagi pemerintah kota lain yang ingin menerapkan model kendaraan dinas berkelanjutan dan efisien. Dengan demikian, Pemkot Bekasi tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi jejak karbon kendaraan dinas tradisional berbahan bakar fosil.

Transparansi dan Akuntabilitas Aset Daerah

Keputusan menyewa mobil listrik juga menjadi langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Dengan kendaraan sewa, risiko tidak dikembalikannya mobil dinas lama dapat diminimalkan. Semua kendaraan yang digunakan tercatat resmi dan memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas.

Tri menekankan bahwa strategi ini tidak hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga soal pengelolaan aset pemerintah yang lebih profesional dan tertib. Dengan sistem sewa, Pemkot Bekasi bisa memantau penggunaan kendaraan dengan lebih mudah, serta memastikan semua biaya operasional tercatat dengan rapi.

“Dengan menyewa, kita bisa kurangi risiko kendaraan tidak kembali, pemeliharaan mahal, serta pengeluaran untuk BBM dan pajak,” tambah Tri.

Kesimpulan: Inovasi Efisiensi dan Keberlanjutan

Kebijakan Pemkot Bekasi menyewa mobil listrik untuk kendaraan dinas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi risiko pengelolaan aset yang buruk, dan mendukung program ramah lingkungan.

Dengan penghematan yang bisa mencapai Rp22 miliar, pembebanan biaya pengisian daya kepada pengguna, serta pengelolaan aset yang lebih transparan, langkah ini menjadi contoh inovasi pemerintahan kota modern. Selain itu, penggunaan mobil listrik menunjukkan keseriusan Pemkot Bekasi dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang berkelanjutan dan akuntabel, sekaligus membuka peluang bagi kota lain untuk mencontoh model serupa.

“Langkah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang tata kelola aset daerah dan kepedulian terhadap lingkungan,” pungkas Tri.