Optimisme Energi Surya Dorong Indonesia Capai Target PLTS 10 GW
JAKARTA - Saat Indonesia merayakan HUT ke-80, masih ada 5.758 desa yang belum menikmati listrik.
Meski surplus listrik mencapai 7.000 megawatt pada 2022, rasio elektrifikasi baru mencapai 99,92 persen pada akhir 2024.
Surplus listrik tidak otomatis berarti 100 persen elektrifikasi sudah tercapai. Tantangan bertambah berat karena pasokan dan permintaan listrik mulai seimbang di tahun 2024.
Baca JugaKebijakan Hentikan Tambang Jabar Hambat Proyek Infrastruktur Bogor
Konsumsi listrik melonjak menjadi 1.411 kWh per kapita pada 2024. Kondisi ini berbeda jauh dengan masa pandemi Covid-19, saat permintaan listrik turun drastis.
Listrik adalah energi vital bagi kehidupan modern. Penelitian membuktikan ketiadaan listrik memperdalam kemiskinan dan memperpanjang siklus kemiskinan.
Dunia sedang berjuang menyediakan listrik bagi 1,3 miliar orang yang masih hidup tanpa listrik di tahun 2030. Jumlah ini setara dengan populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan 1,25 dolar AS per hari.
Pemerintah Indonesia harus menuntaskan penyambungan listrik ke desa-desa yang belum terjangkau. Untuk itu, dibutuhkan anggaran Rp 64,09 triliun antara 2025-2029 untuk listrik masuk desa dan bantuan pasang baru listrik.
Sebanyak 1,2 juta rumah tangga masih menunggu sambungan listrik. Mayoritas desa sasaran terletak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau.
Selama ini akses energi dari bahan bakar minyak dan listrik belum merata di seluruh pelosok negeri. Pemberdayaan energi di daerah 3T menjadi fokus penting untuk pemerataan ekonomi dan sosial.
Langkah Awal Menuju Energi Bersih dan PLTS Desa
Pemerintah dan PT PLN bersama mitra swasta meresmikan 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada Juni 2025. PLTS tersebut tersebar di 47 desa di sebelas provinsi dengan kapasitas total 27,8 megawatt.
PLTS ini mampu memasok listrik bagi 5.383 rumah tangga, atau sekitar 10 persen dari kapasitas PLTS terapung Cirata yang terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan PLTS ini menjadi lompatan penting dalam pengembangan energi surya nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran krusial energi surya dalam menjangkau desa-desa yang belum teraliri listrik. Terutama desa di daerah 3T yang selama ini kurang mendapatkan akses energi memadai.
Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki target ambisius membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW). Rencana ini mencakup 80 GW PLTS yang dikelola oleh 80 ribu koperasi desa, disertai battery energy storage system (BESS) dan PLTS terpusat 20 GW.
Proyek 100 GW ini tiga kali lipat dari megaproyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah sebelumnya. Target ini jauh melebihi target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 sebesar 17,1 GW.
Tantangan dan Peluang Proyek PLTS 100 GW
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan PLTS 100 GW akan dibangun di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika terealisasi, desa-desa ini akan dipenuhi “kerlip cahaya” dari energi surya yang bersih dan berkelanjutan.
Zulkifli Hasan, Komandan Koperasi Desa Merah Putih, menjelaskan bahwa solar panel akan menempati lahan seluas 1-1,5 hektare di setiap desa. Proyek ini membutuhkan dana hingga 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.570 triliun.
Dana tersebut hampir separuh dari anggaran belanja negara tahun 2025. Dana transisi energi yang tersedia dari APBN selama 2016-2023 hanya mencapai Rp 610,12 triliun, sangat jauh dari kebutuhan total proyek PLTS 10 GW.
Keuntungan investasi baru dapat dirasakan lima tahun setelah pembangkit surya mulai beroperasi. Namun, sumber pendanaan proyek sebesar 100 miliar dolar AS masih belum jelas dan menjadi tantangan utama.
Proyek ini masih bersifat ide progresif yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Perlu studi lapangan dan proyek percontohan untuk menyesuaikan teknologi, sumber daya manusia, dan kebutuhan lahan.
Contoh Keberhasilan PLTS Terapung Cirata dan Potensi Pengembangan
PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, menjadi contoh keberhasilan pengembangan energi surya. Kerjasama PT PLN Nusantara Power dan perusahaan energi Masdar menghasilkan kapasitas 192 MWp yang memasok listrik bagi 50 ribu rumah tangga.
PLTS terapung ini baru menggunakan 3,8 persen dari luas waduk Cirata. Dengan izin terbaru dari pemerintah, kapasitas ini berpotensi ditingkatkan hingga dua sampai tiga kali lipat.
Harga listrik PLTS Cirata tercatat hanya 5,8 sen dolar AS per kWh, jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Harga ini setara Rp 899 per kWh, lebih efisien dibandingkan PLTU yang berkisar Rp 1.410-1.612 per kWh.
Selain Cirata, PLN dan Masdar juga menjajaki pengembangan PLTS terapung di waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Proyek PLTS terapung ini termasuk dalam rencana ekspansi energi surya nasional.
Proyek lain di Sumatera Barat yaitu PLTS terapung di Danau Singkarak akan memasok listrik hijau sebesar 76 MWp untuk 40 ribu rumah. Kerja sama dengan ACWA Power Arab Saudi menandai kemajuan komitmen energi terbarukan di Indonesia.
Optimisme dan Tantangan dalam Transisi Energi Surya
Kapasitas terpasang energi surya nasional pada 2024 baru mencapai 911,5 MW. Penambahan kapasitas selama lima tahun terakhir sangat lambat, padahal energi surya harus memasuki era gigawatt.
Tantangan terbesar bukan hanya teknologi dan dana, tetapi juga resistensi dari kelompok penentang transisi energi. Ada upaya pengalihan tanggung jawab dari industri fosil kepada individu yang menghambat kemajuan energi bersih.
Pengalaman proyek-proyek besar di masa lalu mengajarkan perlunya perencanaan matang dan pendekatan teknokrasi. Contoh buruk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan risiko beban utang dan kerugian finansial jika perencanaan tidak tepat.
Pengembangan energi surya perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap kemajuan kecil harus dihargai sebagai fondasi menuju masa depan energi bersih yang lebih besar.
Rekomendasi
