Danantara dan Kemenkeu Suntik Modal Percepat Kopdes Merah Putih
JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengambil langkah konkret untuk mendorong pengembangan ekonomi desa dengan menyalurkan pendanaan baru bagi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat operasional dan pembangunan fisik koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kebutuhan biaya diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa suntikan modal ini akan difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik, gerai, dan fasilitas pergudangan Kopdes Merah Putih.
Baca JugaIHSG Diprediksi Menguat, Saham Pilihan Menjadi Fokus Investor
Skema pendanaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara empat kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri, serta dukungan dari Badan Pengaturan (BP) BUMN.
“Hari ini, usai penandatanganan, insyaallah segera kami akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” kata Ferry dalam acara penandatanganan SKB di Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Ferry menekankan, skema pendanaan ini berbeda dengan mekanisme pembiayaan konvensional yang selama ini cenderung menyasar debitur besar atau korporasi. Dengan dukungan SKB, masyarakat desa dapat memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal, sehingga hasilnya langsung dirasakan oleh warga desa.
“Menurut saya, ini merupakan sebuah ‘new economic order’. Bisa dibilang ini revolusi untuk kembali ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry, menekankan nilai strategis dari pendanaan tersebut bagi kemandirian ekonomi desa.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa dukungan ini akan memanfaatkan skema dana APBN. Kemenkeu sebagai otoritas fiskal akan menyalurkan dana desa untuk masing-masing koperasi yang ada, meski Rosan tidak menyebutkan besaran anggaran per desa secara spesifik.
“Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan, menegaskan bahwa skema ini bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyatakan bahwa dukungan pendanaan bagi Kopdes Merah Putih akan diberikan secara maksimal, baik melalui dana transfer ke daerah (TKD) maupun belanja lainnya. Menurutnya, pendanaan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi desa.
“Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa segera diimplementasikan bersama oleh pemerintah. Pemantauan juga menjadi sangat penting agar pelaksanaan mulai tahun 2025 bisa efektif dan berkelanjutan dalam jangka menengah,” kata Askolani.
Askolani menambahkan, dana APBN yang disiapkan akan mendukung pembangunan fisik sebanyak 80.000 Kopdes. Meskipun ia tidak merinci total alokasi pendanaan per desa, mekanisme pemantauan ketat diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan.
Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat operasional Kopdes Merah Putih, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya gerai dan fasilitas pergudangan yang memadai, koperasi dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Ferry menambahkan, pendanaan Kopdes Merah Putih juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap perbankan konvensional yang selama ini lebih mengutamakan korporasi besar. “Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat desa bisa lebih aktif mengelola ekonomi lokalnya melalui koperasi, sehingga manfaat ekonomi lebih langsung dirasakan,” ujarnya.
Dukungan ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Selain pembangunan fisik, pendanaan akan difokuskan pada pengembangan kapasitas manajemen koperasi, termasuk sistem pergudangan, pencatatan keuangan, dan pengembangan jaringan distribusi.
Rencana pendanaan dan pembangunan Kopdes Merah Putih ini menunjukkan kolaborasi multi-institusi, di mana Danantara, Kemenkeu, Kemenkop, Kemendagri, dan Kementerian Desa bekerja bersama untuk mempercepat transformasi koperasi desa menjadi lembaga ekonomi mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, suntikan modal ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan upaya strategis pemerintah untuk menguatkan fondasi ekonomi desa melalui koperasi.
Keberhasilan implementasinya diharapkan mampu menjadi contoh bagi model pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung tercapainya kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Rekomendasi
