Danantara Siapkan Dua Strategi Selamatkan KAI dari Utang Whoosh

Danantara Siapkan Dua Strategi Selamatkan KAI dari Utang Whoosh

JAKARTA - PT Danantara Indonesia, lembaga pengelola investasi pemerintah, tengah menyusun langkah strategis untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) keluar dari tekanan utang besar yang timbul akibat proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh. 

Upaya ini dilakukan agar keberlanjutan operasional KAI tetap terjaga, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari kehadiran kereta cepat tidak terhenti.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya kini menyiapkan dua opsi penyelamatan yang telah diajukan ke pemerintah. Dua strategi itu mencakup penambahan ekuitas (equity injection) bagi KAI dan alih status infrastruktur KCIC menjadi aset milik pemerintah.

Baca Juga

IHSG Diprediksi Menguat, Saham Pilihan Menjadi Fokus Investor

“Kita ingin KCIC berjalan baik karena ini memberikan dampak juga terhadap perekonomian, dengan trafik yang terus meningkat, capai 20 ribu per hari. Di satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan dari PT KAI itu sendiri, karena KCIC juga bagian dari KAI,” ujar Dony saat ditemui di JCC Senayan.

KAI Tertekan Beban Utang Proyek Whoosh

KAI saat ini masih menghadapi beban finansial besar akibat utang proyek kereta cepat yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Tekanan tersebut muncul dari skema pinjaman luar negeri yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur KCIC. 

Berdasarkan laporan sebelumnya, KAI harus menanggung pembayaran bunga sekitar Rp2 triliun per tahun kepada pihak kreditur dari Tiongkok.

Kondisi ini membuat KAI memerlukan dukungan strategis agar tidak terbebani secara berlebihan oleh kewajiban keuangan, sementara layanan publik yang dijalankan perusahaan tetap harus beroperasi optimal.

 Menurut Dony, Danantara berupaya menyeimbangkan kepentingan antara keberlanjutan bisnis KAI dan manfaat ekonomi yang dihasilkan KCIC bagi masyarakat luas.

Opsi Pertama: Penambahan Ekuitas

Dony menjelaskan bahwa salah satu akar masalah keuangan KAI terletak pada porsi ekuitas yang terlalu kecil dibandingkan nilai pinjaman besar yang digunakan untuk proyek kereta cepat. 

Karena itu, opsi pertama yang sedang dikaji adalah penambahan ekuitas sebagai langkah memperkuat struktur permodalan KAI.

“Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kita menambah equity kita. Karena ini loan-nya cukup besar, sementara ekuitas yang kita tempatkan waktu itu terlalu kecil,” paparnya.

Penambahan ekuitas ini diharapkan dapat meningkatkan rasio modal terhadap utang, sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi KAI untuk melanjutkan operasional dan investasi strategis lainnya.

Opsi Kedua: Ubah Status Infrastruktur Jadi Aset Negara

Selain penambahan ekuitas, strategi kedua yang disiapkan adalah alih status infrastruktur KCIC menjadi aset milik negara. Model ini diusulkan agar KCIC dapat dikelola di bawah mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan demikian, sebagian beban finansial KAI bisa dialihkan ke pemerintah, tanpa harus menghentikan layanan publik yang sudah berjalan. 

“Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan BLU (Badan Layanan Umum) dan segala macam. Tetapi intinya kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik,” jelas Dony.

Jika disetujui, langkah ini dapat meniru model pengelolaan aset strategis milik negara yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata profitabilitas.

 Artinya, KAI dapat fokus pada peningkatan layanan dan efisiensi operasional, sementara pengelolaan aset besar seperti KCIC dilakukan dengan dukungan fiskal dari pemerintah.

Masih Menunggu Keputusan Pemerintah

Dony menambahkan, seluruh usulan strategi penyelamatan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan koordinasi lintas kementerian.

Danantara telah mengajukan proposal kepada pemerintah dan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kemenko Infrastruktur.

“Kami sudah mengajukan opsi, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Kita sudah rapat dengan Menteri Perhubungan, Kemenko Infrastruktur, menawarkan solusi terbaik bagi industri kereta api ke depan,” tutur Dony.

Menurutnya, solusi penyelamatan yang sedang disiapkan ini bukan semata-mata untuk menambal defisit, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekosistem transportasi nasional. 

Proyek KCIC yang kini telah beroperasi dinilai memiliki potensi ekonomi besar, baik dalam hal mobilitas masyarakat maupun dampak terhadap wilayah sekitar lintasan jalur kereta cepat.

Menjaga Keberlanjutan dan Efisiensi

Dony menegaskan, Danantara berkomitmen mendukung pemerintah dalam memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur strategis nasional. 

Dalam konteks KAI dan KCIC, langkah penyelamatan yang disusun bukan hanya bertujuan menjaga stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa proyek transportasi berteknologi tinggi ini tetap memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Kita ingin KCIC terus berjalan dengan baik, karena manfaatnya nyata bagi masyarakat dan ekonomi sekitar. Tapi kita juga harus realistis menjaga keberlanjutan keuangan KAI sebagai perusahaan publik,” katanya.

Ke depan, hasil pembahasan dan keputusan pemerintah terkait dua strategi penyelamatan ini akan menjadi penentu arah kebijakan baru dalam pengelolaan infrastruktur transportasi strategis Indonesia, khususnya bagi proyek kereta cepat yang menjadi simbol modernisasi transportasi nasional.