Kemenpar dan Baznas Sinergi Kuatkan Ekosistem Zakat Nasional
JAKARTA - Penguatan solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui zakat kini menjadi fokus sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Upaya ini ditandai dengan langkah strategis optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian Pariwisata melalui pembentukan dan penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Langkah ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama Islam, tetapi juga manifestasi nyata semangat gotong royong dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Baca JugaKemenag Targetkan Pelunasan Biaya Haji 2026 Dimulai Sebelum Desember 2025
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, kerja sama ini mencerminkan pentingnya peran zakat sebagai alat penguatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan ajaran Islam sekaligus penguatan semangat gotong royong dalam kebaikan. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas sosial,” ujar Menteri Widiyanti.
Potensi Muzakki di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas–Kementerian Pariwisata, Menteri Widiyanti menjelaskan bahwa potensi muzakki yang dimiliki satuan kerja pusat Kementerian Pariwisata sangat besar dan perlu dioptimalkan dengan pendekatan sistematis dan kolektif.
“Potensi muzakki di satuan kerja pusat Kementerian Pariwisata mencapai 992 orang,” ungkapnya.
Angka tersebut menjadi indikator penting bahwa zakat bisa menjadi instrumen produktif jika dikelola secara tepat dan profesional.
Melalui dukungan dan peran aktif pejabat serta pegawai Muslim di lingkungan Kemenpar, zakat diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi bertransformasi menjadi gerakan yang berdampak luas.
“Kami terus mengajak seluruh pejabat dan pegawai untuk menunaikan zakat melalui UPZ Kementerian Pariwisata agar pengelolaan dan penyalurannya semakin terarah dan berdampak luas,” lanjut Menteri Widiyanti.
Zakat untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Inklusif
Tidak berhenti pada aspek sosial, Menteri Widiyanti juga menegaskan bahwa zakat memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengelolaan zakat oleh UPZ Kementerian Pariwisata diarahkan agar mampu menyentuh sektor-sektor penting dalam ekosistem pariwisata.
“Penyaluran zakat yang dikelola UPZ Kementerian Pariwisata tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga fakir miskin, tetapi juga menyentuh sektor pariwisata, seperti pengembangan desa wisata dan pemberdayaan pelaku UMKM,” jelasnya.
Hal ini memperlihatkan pendekatan strategis bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta desa-desa wisata di berbagai daerah menjadi sasaran utama dalam penyaluran dana zakat tersebut.
Dengan dukungan zakat, desa wisata dan pelaku UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi elemen penting dalam ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing.
Skema Penyaluran: Pendidikan hingga Ekonomi
Menteri Widiyanti juga menjelaskan skema penyaluran zakat yang telah diterapkan. Sebanyak 70 persen zakat disalurkan untuk mendukung program-program utama seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah.
Sementara itu, 30 persen lainnya dialokasikan khusus untuk mendukung sektor pariwisata, utamanya wisata halal, desa wisata, dan pelaku UMKM.
Proporsi ini mencerminkan keseimbangan antara fungsi zakat sebagai alat penanggulangan kemiskinan dan sebagai penggerak ekonomi sektor riil yang inklusif.
Prestasi UPZ Kemenpar sebagai Model Pengelolaan Zakat
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Widiyanti juga mengapresiasi pencapaian UPZ Kementerian Pariwisata yang telah menunjukkan kinerja luar biasa.
Sejauh ini, UPZ Kemenpar berhasil meraih empat penghargaan penting yang menjadi bukti nyata komitmen dalam tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel.
Penghargaan yang telah diraih antara lain:
Penghargaan Optimalisasi Potensi Zakat
Penghargaan Perencanaan ZIS Terbaik
Penghargaan Pelaporan Terbaik
Penghargaan Penyaluran ZIS Terbaik
Empat penghargaan ini menunjukkan keberhasilan UPZ Kemenpar dalam mengelola zakat tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga dalam perencanaan, pelaporan, hingga penyalurannya. Capaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi unit-unit lain di lingkungan kementerian dan lembaga negara.
Harapan ke Depan: Transparan dan Berdampak Nyata
Menutup sambutannya, Menteri Widiyanti menyampaikan harapan agar pengelolaan zakat di lingkungan Kementerian Pariwisata ke depan semakin baik, transparan, dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Ke depan, saya berharap pengelolaan zakat di lingkungan Kementerian Pariwisata semakin transparan, akuntabel, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul, melainkan pada sejauh mana zakat mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mendukung pembangunan sektor strategis seperti pariwisata.
Menjadikan Zakat Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Baznas dalam optimalisasi zakat merupakan langkah nyata dalam menjadikan zakat sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kebijakan pembangunan, pemerintah memperkuat peran zakat sebagai alat distribusi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari sistem yang harus dikelola secara kolektif dan profesional.
Melalui penguatan UPZ dan kolaborasi lintas sektor, zakat di lingkungan kementerian bisa menjelma menjadi kekuatan besar yang mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor-sektor penting lainnya, termasuk pariwisata.
Rekomendasi
