Pramono Pilih Fokus Solusi, Bukan Protes Pemangkasan Anggaran TKD
JAKARTA - Alih-alih ikut bergabung dengan para kepala daerah yang mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih mengambil langkah berbeda.
Ia menilai keputusan tersebut sudah final karena telah disahkan dalam Undang-Undang APBN oleh DPR, sehingga ruang untuk memperdebatkannya dianggap sudah tertutup.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Baca JugaASSA Siapkan Armada Baru dan Perluas Bisnis, Realisasikan Capex Rp 900 Miliar di 2025
Pandangan Pramono menunjukkan sikap realistis dalam menghadapi kebijakan fiskal nasional. Ia menilai perdebatan soal pemangkasan TKD sudah tidak relevan setelah aturan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemerintah daerah kini perlu beradaptasi dan mencari solusi agar roda pembangunan tetap berjalan meski dana transfer dari pusat berkurang.
Dampak Pemangkasan Anggaran dan Sikap Pramono
Pramono tidak menampik bahwa kebijakan pemangkasan dana ini akan menimbulkan tekanan bagi banyak daerah, termasuk Jakarta. Namun, ia menegaskan tidak ingin menuding atau menyalahkan pihak manapun atas kebijakan tersebut.
“Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” ujarnya.
Bagi Pramono, kondisi fiskal yang menantang justru bisa dijadikan momentum untuk berinovasi dan memperkuat kemandirian daerah. Ia menekankan pentingnya mencari alternatif sumber pembiayaan selain dari dana transfer pemerintah pusat.
Dorong Optimalisasi Pembiayaan Alternatif
Alih-alih terjebak dalam perdebatan politik, Pramono menilai saat ini yang lebih penting adalah memastikan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, telah menyiapkan sejumlah opsi pembiayaan alternatif di luar Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD.
Pramono menyebut, beberapa instrumen keuangan yang akan dioptimalkan antara lain penerbitan obligasi daerah, collaboration fund, serta pemanfaatan potensi dari kebijakan tata ruang seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk efisiensi fiskal sekaligus inovasi pembiayaan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai program-program prioritas.
“Pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif,” tegas Pramono.
Program Sosial Jadi Prioritas yang Tak Boleh Tersentuh
Meski harus melakukan penyesuaian anggaran, Pramono memastikan ada program-program yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama dalam sektor pendidikan.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta, dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujar Pramono menegaskan.
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi dua program unggulan yang sejak lama dijaga keberlanjutannya oleh Pemprov DKI.
Melalui kedua program tersebut, pemerintah berupaya memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, terlepas dari dinamika fiskal yang dihadapi daerah.
Kepala Daerah Lain Pilih Protes ke Kemenkeu
Berbeda dengan sikap Pramono, sebanyak 18 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memilih mendatangi Kementerian Keuangan pada Selasa 7 Oktober 2025 untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemangkasan TKD tahun 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para gubernur dari berbagai wilayah, termasuk Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, yang menjadi salah satu juru bicara pertemuan, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran di tingkat provinsi rata-rata mencapai 20 hingga 30 persen, bahkan di beberapa kabupaten bisa mencapai 60 sampai 70 persen.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
Para kepala daerah itu khawatir pengurangan anggaran akan menghambat berbagai proyek pembangunan serta menimbulkan kesulitan dalam pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fokus pada Aksi, Bukan Reaksi
Sementara banyak kepala daerah memilih jalur protes, Pramono justru berfokus pada langkah adaptif. Ia menilai sikap reaktif terhadap kebijakan fiskal pusat tidak akan membawa hasil konkret bagi daerah.
Sebaliknya, dengan memperkuat sumber pendapatan lain, Jakarta dapat menjaga stabilitas pembangunan sekaligus menunjukkan ketahanan fiskal sebagai ibu kota negara.
Pramono juga menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal secara strategis agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat Jakarta.
Dengan pendekatan yang lebih pragmatis, Pramono ingin menunjukkan bahwa menghadapi keterbatasan anggaran tidak harus selalu disertai konfrontasi. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana pemerintah daerah mampu berinovasi dan mencari peluang di tengah tantangan fiskal.
Melalui langkah itu, Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti hanya karena perubahan kebijakan pusat. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat otonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan produktif.
Rekomendasi
