Transportasi Nasional Jadi Kunci Keadilan Sosial Indonesia
JAKARTA - Transportasi di Indonesia kini tidak hanya diartikan sebagai sarana mobilitas semata. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa pembangunan transportasi harus menjadi instrumen keadilan sosial yang memberi akses merata bagi seluruh rakyat.
Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Menhub menegaskan bahwa seluruh matra transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian—harus berkontribusi nyata bagi terciptanya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Forum ini menjadi ajang pembahasan arah strategis pembangunan transportasi nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan mendukung Indonesia Emas 2045.
Baca Juga
Transportasi sebagai Instrumen Keadilan
Menhub menekankan bahwa transportasi bukan hanya soal infrastruktur atau mobilitas. Ia menjadi penentu akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi. Dengan transportasi yang aman, efisien, dan inklusif, kesenjangan antara kota besar dan daerah terpencil dapat diminimalkan.
“Transportasi yang baik memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, dan membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Dudy.
Agenda strategis yang dibahas pada forum ini juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan daya saing logistik. Salah satunya adalah program zero over dimension over load (ODOL) 2027, yang bertujuan memastikan angkutan barang berjalan aman dan efisien.
Selain itu, optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara dirancang agar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan lokal sekaligus nasional. Transportasi kini diharapkan bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai fasilitas fisik.
Inovasi Transportasi dan Konektivitas Daerah
Pemerintah juga mendorong pengembangan Tol Laut 2.0 dan angkutan perintis barang untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah. Inovasi ini dirancang agar masyarakat di daerah terpencil mendapat akses harga yang lebih stabil.
Selain itu, konsep Seaplane dan Water Taxi sedang dikembangkan untuk membuka konektivitas di daerah kepulauan. Hal ini diyakini akan memperkuat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Extension dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) menjadi bagian dari modernisasi transportasi perkotaan. TOD diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga menyediakan hunian terintegrasi dan area kegiatan ekonomi bagi masyarakat.
Menhub menegaskan pentingnya pemanfaatan satu data transportasi dan digitalisasi layanan. Dengan fondasi data yang kuat, pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan, sehingga tata kelola transportasi lebih transparan dan efisien.
Forum ini, lanjut Dudy, bukan hanya tempat berdiskusi. Lebih dari itu, forum harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen semua pihak dan melahirkan langkah nyata dalam membangun transportasi yang adil dan merata.
Keberhasilan transportasi nasional, menurut Menhub, tidak diukur dari jumlah jalan, bandara, atau pelabuhan yang dibangun, tetapi dari sejauh mana akses transportasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan transportasi harus inklusif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang berada di pelosok maupun perkotaan. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana akses dan kesempatan ekonomi bisa dirasakan secara merata.
Dengan berbagai inovasi dan strategi yang dijalankan, sektor transportasi nasional diharapkan tidak hanya menjadi penggerak mobilitas, tetapi juga alat untuk memperkuat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air.
Rekomendasi
