Rabu, 24 September 2025

Pemerintah Kaji Implementasi B45 Sebelum B50 Tahun Depan

Pemerintah Kaji Implementasi B45 Sebelum B50 Tahun Depan
Pemerintah Kaji Implementasi B45 Sebelum B50 Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah terus menyiapkan langkah strategis dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN) berbasis biodiesel. Salah satu fokus utama tahun depan adalah kemungkinan penerapan mandatory B45 sebelum mengimplementasikan B50.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, implementasi B45 membutuhkan sekitar 17 juta kiloliter (kl) biodiesel. Ini menjadi opsi transisi dari B40 yang sudah berjalan pada 2025 menuju B50 pada 2026.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa kajian kelanjutan mandatory biodiesel masih dilakukan. “Jadi pada tahun 2025 ini kita sudah mengimplementasikan B40 dan kita juga lagi pemetaan apakah pada tahun 2026 itu akan dilakukan mandatory untuk B45 atau B50,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga

ASDP Merak Terapkan Jalur Khusus Kendaraan Jelang Nataru

Menurut Yuliot, penerapan B50 membutuhkan persiapan tambahan, termasuk investasi baru dan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) berbasis crude palm oil (CPO). Ketersediaan FAME tahun ini tercatat mencapai 15,6 juta kl, masih di bawah kebutuhan B50 sebesar 19 juta kl.

Manfaat Mandatory Biodiesel

Sejauh ini, implementasi mandatory biodiesel telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan energi nasional. Yuliot menyebut, penggunaan BBN hingga saat ini telah menghemat devisa negara senilai US$9,3 miliar atau sekitar Rp147,5 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan nilai tambah dalam negeri sebesar Rp20,98 triliun dan tercipta 2 juta lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa program biodiesel tidak hanya mengurangi ketergantungan energi fosil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), menambahkan bahwa rencana implementasi B50 tetap menjadi target utama, meski kajian B45 juga masih berlangsung. “B45 itu kita enggak pernah melakukan testing, tapi ini ada kajian memang di segmen 5% juga. Jadi kita nunggu kajian juga,” katanya di Jakarta.

Kajian teknis meliputi pemetaan ketersediaan FAME, kesiapan industri, dan dampak penggunaan pada mesin serta infrastruktur bahan bakar. Semua hasil kajian akan menjadi pertimbangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelum mengambil keputusan resmi.

Tantangan dan Investasi Tambahan

Penerapan B50 atau B45 tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan penyesuaian industri, termasuk peningkatan kapasitas produksi FAME dan investasi infrastruktur pendukung. Yuliot menekankan, setiap langkah harus memperhatikan ketersediaan bahan baku dan kesiapan distribusi.

“Ya tentu ini merupakan bagian ada penambahan investasi baru, ya kemudian itu ada ketersediaan FAME yang berbasis CPO,” ujarnya. Hal ini penting agar implementasi mandatory berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan energi nasional.

Pemerintah juga mempertimbangkan aspek lingkungan, karena tujuan utama mandatory biodiesel adalah mengurangi emisi karbon dari energi fosil. Program ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim.

Meskipun ada tantangan, Eniya menekankan kesiapan teknis untuk B50 tetap dilakukan. “Kalau saya mempersiapkan sesuai harapan Pak Menteri, mempersiapkan B50, mempersiapkan secara teknis ya. Nanti keputusan kan di pak menteri setelah kajiannya selesai,” tuturnya.

Penerapan mandatory BBN juga menjadi sinyal positif bagi sektor industri kelapa sawit. Dengan adanya permintaan FAME yang tinggi, nilai tambah produk domestik meningkat sekaligus mendukung lapangan kerja di sektor perkebunan dan pengolahan minyak nabati.

Selain dampak ekonomi, mandatory biodiesel diharapkan meningkatkan kemandirian energi nasional. Dengan substitusi bahan bakar fosil, impor minyak dapat ditekan, devisa negara terselamatkan, dan stabilitas energi jangka panjang terjaga.

Proses implementasi B45 dan B50 juga melibatkan koordinasi lintas kementerian, industri, dan regulator agar target tercapai tanpa mengganggu sektor transportasi dan distribusi energi. Strategi ini memastikan transisi energi terbarukan tetap aman, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, pemerintah menekankan pentingnya biodiesel sebagai bagian dari portofolio energi nasional. Selain mengurangi emisi, program ini membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Dengan kesiapan industri, dukungan regulasi, dan kajian menyeluruh, implementasi B45 sebagai langkah transisi menuju B50 diharapkan dapat terlaksana lancar pada 2026. Hal ini menjadi langkah nyata Indonesia menuju energi bersih dan kemandirian energi yang berkelanjutan.

Nathasya Zallianty

Nathasya Zallianty

indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Transportasi Berkeadilan Jadi Fokus Pemerataan Akses Nasional

Transportasi Berkeadilan Jadi Fokus Pemerataan Akses Nasional

PalmCo Dukung Sport Tourism dan Olahraga Nasional Berkelanjutan

PalmCo Dukung Sport Tourism dan Olahraga Nasional Berkelanjutan

Program SPHP Efektif Tekan Harga Beras di Daerah

Program SPHP Efektif Tekan Harga Beras di Daerah

Indonesia Saudi Perkuat Kerja Sama Energi dan Pendidikan

Indonesia Saudi Perkuat Kerja Sama Energi dan Pendidikan

Hilirisasi Perkebunan Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja

Hilirisasi Perkebunan Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja