Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penyelidikannya terhadap asal-usul aset milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah. Sejumlah aset yang menarik perhatian lembaga antirasuah ini meliputi properti, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan butik. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilakukan pada Kamis, 30 Januari 2025.
KPK mengungkapkan bahwa aset-aset tersebut tidak tercantum dalam LHKPN Dedy Mandarsyah, mendorong lembaga ini untuk menelusuri lebih dalam mengenai asal-usulnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengonfirmasi hal tersebut. "Properti, SPBU, dan butik, iya," katanya saat ditemui wartawan pada Jumat, 31 Januari 2025.
Sorotan Publik dan Klarifikasi Dedy
Nama Dedy Mandarsyah turut menjadi sorotan publik setelah viralnya kasus penganiayaan mahasiswa. Putrinya, Lady Aurelia Pramesti, terlibat dalam kasus tersebut yang menambah perhatian terhadap kekayaan Dedy. Sementara itu, Dedy baru saja menjalani sesi klarifikasi dengan KPK selama 9,5 jam. Terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.29 WIB, Jumat malam, 31 Januari 2025, ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, ditemani jaket hitam serta masker yang menutupi sebagian wajahnya.
Konfrontasi awak media pun tak terhindarkan, terutama mengenai harta yang tidak tercantum dalam LHKPN-nya. Menanggapi pertanyaan wartawan, Dedy menegaskan bahwa semua harta yang dimilikinya telah dilaporkan. "Enggak ada, semuanya sudah saya laporkan," tegasnya.
Mengenai lamanya sesi klarifikasi, Dedy tidak memberikan komentar lebih lanjut. Namun, dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa SPBU dan butik yang disebutkan bukanlah miliknya, melainkan warisan dari orang tuanya. "Itu yang SPBU sama butik, itu bukan punya saya, punya dari orang tua," katanya.
Pemanggilan Klarifikasi dan Temuan Kontroversial
KPK telah mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada Dedy Mandarsyah pada Selasa, 21 Januari 2025. Undangan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengklarifikasi aset-aset yang signifikan namun tidak tercover dalam laporan harta tahunannya. Pahala Nainggolan menjelaskan, "Hari ini kami terbitkan surat undangan untuk klarifikasi kepada beliau. Alasannya karena menurut data yang kami dapat, masih banyak harta yang signifikan, jumlah, kuantitas, maupun nilainya yang belum kita lihat ada di LHKPN," ujarnya.
Investigasi lebih mendalam mengungkap sejumlah harta, termasuk properti yang tidak terlaporkan, seperti rumah di Palembang. "Kami sudah dapat dari perbankkan dan asuransi transaksi keuangan atas nama rekening beliau dan istri. Atas dua alasan itu, kami bandingkan dengan LHKPN-nya maka kami undang beliau untuk klarifikasi," jelas Pahala.
Peningkatan Kekayaan Signifikan
Laporan terakhir yang disampaikan Dedy pada 14 Maret 2024 menunjukkan kekayaan sebesar Rp9,4 miliar, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa aset dalam laporan tersebut mencakup tiga unit rumah di Jakarta Selatan dengan total nilai Rp750 juta, serta satu unit mobil Honda CR-V 2019 yang didapatkan sebagai hadiah.
Meskipun demikian, adanya kekayaan dalam bentuk properti lainnya yang tidak terdaftar dalam LHKPN menjadi perhatian utama KPK. "Sudah dianalisa ada beberapa harta tidak dilaporkan, sekarang masuk proses periksa. Enggak ingat detailnya tapi properti, tanah dan bangunan," ungkap Pahala.
Tindakan KPK dan Dampaknya
KPK menekankan akan terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan mendorong proses klarifikasi lebih lanjut terhadap Dedy Mandarsyah. "Iya nanti diklarifikasi, lagi cari data tambahan," ujar Pahala. Lembaga antikorupsi ini berkomitmen untuk menyelidiki setiap kemungkinan adanya upaya penyembunyian harta yang tidak sah atau berasal dari korupsi.
Dalam sorotan dan tuntutan publik untuk transparansi, langkah-langkah KPK ini menjadi esensial dalam memperkuat budaya bersih di kalangan penyelenggara negara. Investigasi terkait kekayaan Dedy Mandarsyah tetap menjadi monitor banyak pihak, terutama dalam konteks penegakan integritas di lembaga pemerintahan.