JAKARTA – Strategi mempertahankan stabilitas nilai pangan pokok tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengawal daya beli publik di tengah ketidakpastian ekonomi global sepanjang semester II-2026.
Salah satu fokus terbesar saat ini dialokasikan pada komoditas pangan olahan berbasis kedelai, layaknya tahu dan tempe, yang berperan sebagai pasokan protein harian andalan bagi mayoritas rumah tangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan, tahapan-tahapan strategis sudah dipersiapkan guna memitigasi lonjakan nilai kedelai impor yang berisiko membebani perajin lokal.
Pemerintah menegaskan keseriusannya demi keberlanjutan bisnis mikro serta keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan esensial.
Salah satu kebijakan riil yang diimplementasikan yakni menyajikan kepastian nilai bahan baku untuk para produsen makanan lokal tersebut.
"Terkait program stabilisasi harga pasokan pangan, nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2 ribu per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Intervensi lewat subsidi nilai kedelai ini diproyeksikan dapat menekan fluktuasi nilai di level pasar dalam negeri.
Hal tersebut amat vital mengingat mayoritas suplai kedelai domestik sejauh ini masih dipasok lewat skema impor yang rawan imbas volatilitas pasar global.
Kendati dana anggaran sudah dialokasikan, pendistribusian subsidi ini bakal diselaraskan dengan pergerakan nilai pasar internasional yang dinamis.
Pemerintah pun mengkalkulasi secara cermat perbandingan antara total keperluan domestik dengan kuota subsidi yang dipatok supaya tepat sasaran.
"Kami ketahui kami beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun namun kami siapkan 250 ribu dengan subsidi Rp2 ribu per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya diatas harga acuan pembelian," kata dia.
Aksi stabilisasi ini tidak cuma membidik komoditas kedelai, melainkan turut meliputi program perlindungan sosial dalam ruang lingkup yang lebih luas.
Di samping bantalan untuk pelaku industri tahu dan tempe, pemerintah juga memastikan kelanjutan program stimulus pangan pokok bagi keluarga penerima manfaat demi memperkokoh ketahanan pangan di lapisan masyarakat terbawah.
Regulasi jaring pengaman sosial ini disusun untuk memproteksi konsumsi rumah tangga rentan dari efek naik-turunnya nilai pangan makro.
Ketetapan strategis ini diketuk sesudah melalui pembicaraan mendalam serta sinkronisasi program di lingkup kementerian koordinator.
"Terkait dengan bantuan pangan ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun, baik terhadap terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan," kata Airlangga.