JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa inflasi di Indonesia akan berada sedikit di atas 3% pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun 2026.
Meskipun angka tersebut tergolong tinggi, BI menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan masih berada dalam kisaran yang terkendali.
Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman, menjelaskan bahwa lonjakan inflasi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh dampak dari kebijakan administered prices pada tahun 2025, khususnya yang terkait dengan diskon listrik yang diberikan pemerintah.
Menurut Aida, dampak diskon listrik yang diberlakukan pada Januari dan Februari 2025 akan masih terasa hingga awal 2026, khususnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2026.
"Adanya dampak dari diskon listrik di tahun 2025 ini pada bulan Januari dan Februari akan terus berpengaruh hingga Maret 2026," kata Aida.
Meskipun demikian, ia juga menambahkan bahwa kondisi inflasi ini diperkirakan bersifat sementara dan akan terkendali seiring berjalannya waktu.
Stabilitas Pasokan Pangan Terkendali
Meskipun proyeksi inflasi pada periode Ramadan 2026 sedikit meningkat, Aida memastikan bahwa pasokan pangan di Indonesia relatif aman.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan, BI mencatat bahwa sejumlah komoditas hortikultura, seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, sedang memasuki masa panen.
Keberadaan pasokan ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan yang selama ini cukup berfluktuasi, terutama menjelang Ramadan yang selalu diiringi dengan peningkatan permintaan.
"Kami terus melakukan monitoring secara mingguan untuk memastikan bahwa harga-harga tetap berada dalam kisaran proyeksi dari Bank Indonesia. Kami berharap situasi ini akan terus terjaga hingga bulan Maret mendatang," tambah Aida.
Mengingat kenaikan harga pangan sering kali menjadi faktor utama yang mendorong inflasi selama Ramadan, upaya pengendalian pasokan pangan yang dilakukan BI diharapkan dapat mengurangi dampak inflasi pada masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri.
Koordinasi Pemerintah dan BI dalam Mengendalikan Inflasi
Bank Indonesia tidak bekerja sendirian dalam mengendalikan inflasi yang terjadi selama Ramadan. Untuk menjaga kestabilan harga ke depan, BI terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi ini mencakup kolaborasi dengan berbagai kementerian terkait, terutama di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
Selain itu, BI juga meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), sebuah langkah untuk lebih memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan yang lancar ke seluruh daerah. Peluncuran program GPIPS ini diawali di Sumatera Selatan, dan akan dilanjutkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
"Kami berharap dengan adanya GPIPS ini, pasokan pangan akan lebih stabil dan distribusi akan lebih efisien, sehingga inflasi pangan bisa lebih terkontrol," jelas Aida.
Inflasi Tertinggi Dipicu Harga Listrik dan Emas
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Januari 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat mencapai 3,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi yang cukup tinggi ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu harga listrik dan harga emas perhiasan.
Berdasarkan data BPS, kelompok pengeluaran yang paling memberikan andil terhadap inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang mencatatkan inflasi tinggi hingga 11,93%.
"Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah tarif listrik, yang terus menunjukkan peningkatan. Selain itu, harga emas dan perhiasan juga turut berkontribusi dalam kenaikan inflasi tahunan," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.
Ateng juga menjelaskan bahwa inflasi tinggi ini tidak lepas dari fenomena low base effect yang terjadi pada Januari 2025.
Pada periode tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan penurunan tarif listrik, yang turut menurunkan angka inflasi pada awal tahun lalu. Oleh karena itu, perbandingan dengan angka inflasi Januari 2025 yang lebih rendah menyebabkan inflasi Januari 2026 terlihat lebih tinggi.
Faktor yang Memperburuk Inflasi pada Januari 2026
Ateng juga mengungkapkan bahwa rendahnya angka inflasi pada Januari 2025 menjadi salah satu alasan mengapa inflasi Januari 2026 terlihat lebih tinggi. Pada Januari 2025, kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif listrik memberikan dampak signifikan terhadap penurunan inflasi.
Karena pada tahun tersebut tarif listrik diturunkan, inflasi pada Januari 2025 berada di bawah level normal. Oleh karena itu, ketika perbandingan angka inflasi dilakukan pada Januari 2026, dengan basis harga yang lebih rendah pada tahun sebelumnya, angka inflasi pun terlihat lebih tinggi.
"Penurunan IHK pada Januari 2025 menyebabkan level harga pada waktu itu berada di bawah tren normal. Ketika inflasi dihitung dengan membandingkan Januari 2026 dengan Januari 2025, angka inflasi terlihat lebih tinggi karena adanya low base effect," tegas Ateng.
Oleh karena itu, meskipun inflasi Januari 2026 tercatat lebih tinggi, hal ini merupakan hasil dari perbandingan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.