JAKARTA - Upaya pemerintah mewujudkan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan dari berbagai sektor, termasuk industri perbankan nasional. Salah satu bentuk dukungan konkret datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang mengambil peran strategis dalam pembiayaan dan digitalisasi pelaksanaan program prioritas tersebut. Melalui skema pembiayaan berskala besar, BNI berkontribusi langsung dalam memastikan kelancaran operasional dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Sebagai bagian dari komitmen mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026, BNI telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp1,5 triliun. Pembiayaan ini diberikan kepada ratusan pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan layanan gizi masyarakat, khususnya yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Langkah tersebut tidak hanya memperkuat sisi pembiayaan, tetapi juga menunjukkan peran aktif perbankan dalam mendorong keberhasilan program sosial berskala nasional yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Pembiayaan BNI untuk Ratusan Debitur MBG
Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, mengungkapkan bahwa total pembiayaan Rp1,5 triliun tersebut telah disalurkan kepada 577 debitur. Para debitur ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.
"BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin, 26 January.
Pembiayaan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas operasional dapur MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengelolaan operasional harian. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, program MBG diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Dorong Digitalisasi Pelaksanaan Program MBG
Selain pembiayaan, BNI juga berperan aktif dalam mendorong digitalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan melalui penyediaan layanan virtual account serta integrasi sistem transaksi menggunakan platform BNI Direct.
Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana program MBG. Dengan sistem transaksi yang terintegrasi, setiap aliran dana dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalkan potensi kendala administratif maupun operasional.
Putrama menjelaskan bahwa digitalisasi tersebut telah diterapkan pada ribuan dapur MBG yang tersebar secara nasional.
Ribuan Dapur MBG Terhubung Sistem BNI
Hingga saat ini, sebanyak 6.560 dapur MBG telah terhubung dengan sistem BNI. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 34 persen dari total 19.188 dapur MBG yang ada di seluruh Indonesia.
Keterhubungan ini memungkinkan pengelolaan transaksi program MBG dilakukan secara lebih tertata dan terintegrasi. Tidak hanya mempermudah pengelola dapur, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam melakukan pengawasan.
Seiring dengan meningkatnya jumlah dapur yang terhubung, volume transaksi program MBG yang terintegrasi dengan sistem BNI pun terus bertumbuh.
Transaksi MBG Capai Puluhan Triliun Rupiah
Putrama menyebutkan bahwa volume transaksi program Makan Bergizi Gratis yang telah terintegrasi dengan sistem BNI mencapai Rp26 triliun. Angka ini mencerminkan skala besar program MBG serta per ????? perbankan dalam mendukung kelancaran transaksi keuangannya.
"BNI telah membantu proses digitalisasi Makan Bergizi Gratis ini dengan pembuatan virtual account serta BNI Direct," ujarnya.
Besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya.
Bagian dari Strategi Asta Cita dan Prioritas Pemerintah
Dukungan BNI terhadap program MBG merupakan bagian dari strategi perseroan dalam menjalankan Asta Cita serta program prioritas pemerintah. Pada 2026, fokus kebijakan pemerintah diarahkan pada transformasi peran jaringan dan penguatan pembiayaan sektor produktif.
Melalui keterlibatan aktif dalam program MBG, BNI berupaya mengintegrasikan fungsi intermediasi keuangan dengan agenda pembangunan nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial secara bersamaan.
Kinerja Keuangan BNI Tetap Solid
Komitmen BNI dalam mendukung program pemerintah juga ditopang oleh kinerja keuangan yang tetap terjaga. Hingga kuartal III-2025, BNI mencatat laba bersih sebesar Rp15,1 triliun, seiring dengan ekspansi bisnis yang dilakukan secara sehat dan terukur.
"Dengan transformasi bisnis dan ekspansi bisnis yang sehat, laba bersih BNI pada kuartal III-2025 mencapai Rp15,1 triliun dengan tetap menjaga cadangan risiko kredit melalui CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp6,1 triliun," tutur Putrama.
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap program sosial berskala besar seperti MBG tetap dapat berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang prudent dan kinerja keuangan yang berkelanjutan.
Melalui kombinasi pembiayaan, digitalisasi, dan penguatan sektor produktif, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Jika tren ini berlanjut, program MBG diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.