Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Juni 2024, sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan PKS dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mewakili kedua pihak dalam penandatanganan yang disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau diperlukan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). Kebijakan ekonomi hijau yang mengedepankan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim diyakini mampu membawa Indonesia mencapai target NZE pada 2060, atau bahkan lebih cepat.
“Sinergi strategis antara Pertamina dan Bappenas ini diharapkan menjadi katalis bagi pencapaian ketahanan energi Indonesia. Terima kasih kepada Pertamina atas komitmen luar biasa dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya di sektor ketahanan energi,” ungkap Vivi.
Sementara itu, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menambahkan bahwa kerja sama ini dapat mendorong pengembangan industri energi, yang sekaligus berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertamina sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan energi nasional harus memastikan ketersediaan energi yang memadai (availability), aksesibilitas yang mudah (accessibility), serta keterjangkauan harga (affordability) bagi masyarakat. Selain itu, kami berkomitmen pada implementasi keberlanjutan (sustainability) demi masa depan yang lebih baik,” ujar Salyadi.
SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin, juga menyatakan bahwa strategi transisi energi yang diterapkan Pertamina mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan energi trilemma. Pertamina menjalankan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi, serta mengembangkan bisnis rendah karbon.
Senada dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa kolaborasi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara. Upaya ini juga sejalan dengan target NZE 2060 Pemerintah Indonesia. “Pertamina aktif dalam mempercepat pencapaian NZE, salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap kontribusi ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim,” tutur Fadjar.
Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target NZE 2060 melalui berbagai program yang berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya ini sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.