Jakarta - PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Juni 2024, sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Penandatanganan berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, serta disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Vivi Yulaswati menekankan pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau yang melibatkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
Kemitraan strategis, kata Vivi, sangat penting dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Dia berharap penandatanganan kerjasama ini dapat menjadi katalis untuk pencapaian ketahanan energi Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi,” tambah Vivi.
A. Salyadi Saputra menyatakan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendukung perkembangan industri energi, yang berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Pertamina, sebagai BUMN, berkomitmen untuk memastikan ketersediaan energi nasional, serta aksesibilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang saat ini dilakukan oleh Pertamina akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan energi trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda, yakni menjaga dan meningkatkan bisnis yang ada demi ketahanan energi sambil juga mengembangkan bisnis rendah karbon.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan harapannya bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Langkah ini sejalan dengan pencapaian NZE Pemerintah Indonesia pada tahun 2060, terutama melalui kemitraan yang diharapkan akan mempercepat realisasi target tersebut. “Pertamina terus berupaya mempercepat pencapaian NZE, salah satunya melalui kolaborasi dengan berbagai institusi, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan mendukung ketahanan energi nasional dan berdampak positif pada perubahan iklim,” jelas Fadjar.
Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua upaya ini sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.