JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah bersiap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor perumahan dalam waktu dekat. Penyaluran ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat di bidang perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR tersebut sudah mendapatkan persetujuan resmi. Hal ini menjadi sinyal bahwa realisasi program bisa segera dijalankan.
“Saya dengar terakhir katanya sudah tanda tangan (PMK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mungkin kita tinggal tunggu perundangannya. Nanti kalau sudah selesai, itu sudah bisa kita jalankan,” ungkap Sri saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 22 September 2025.
Persiapan dan Target Penyaluran KUR Perumahan
Sri Haryati menyebutkan bahwa pihaknya membidik penyaluran KUR perumahan dimulai pada akhir September 2025. Proses tersebut akan diawali dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PKP dengan bank-bank penyalur KUR.
Penyaluran tidak hanya melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melainkan juga bank-bank lain yang terlibat dalam program KUR. Sri menjelaskan bahwa ada sekitar 31 bank yang menjadi penyalur KUR, dan totalnya mencapai 46 bank yang juga melayani program serupa di sektor koperasi dan lain-lain.
“Yang menyalurkan KUR itu kan banyak ya, kalau saya lihat mungkin sekitar 31 bank dan total itu ada 46 bank yang juga (menggelontorkan) untuk program kayak koperasi dan lain-lain. Nah itu kan yang sudah dengan KUR eksisting," ujarnya.
Sri menegaskan bahwa anggaran KUR sebesar Rp130 triliun sudah tersedia di bank penyalur dan siap digelontorkan seoptimal mungkin. Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, bahkan mendorong agar seluruh plafon tersebut tersalurkan secara penuh.
“Kita pengennya seoptimal mungkin, kalau Pak menteri (Maruarar Sirait/Ara) minta semuanya (tersalurkan),” tegas Sri.
Alokasi dan Sasaran KUR Perumahan Tahun 2025
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan plafon KUR sektor perumahan sebesar Rp130 triliun. Angka ini menjadi batas maksimal total kredit yang bisa disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di bidang perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pembagian plafon tersebut secara rinci. Sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor sebagai sisi penawaran (supply side), dengan batas maksimal pinjaman mencapai Rp20 miliar per kontraktor.
Sementara itu, sisanya sebesar Rp13 triliun disiapkan untuk sisi permintaan (demand side), yaitu masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah atau kegiatan lain di sektor perumahan.
Penyaluran KUR ini diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan bagi sektor perumahan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kapasitas pembangunan dan perbaikan rumah yang saat ini menjadi kebutuhan utama banyak masyarakat.