Pemerintah Cairkan Bansos Tahap Pertama Januari 2025: Ini Cara Pengecekan dan Rinciannya

Pemerintah Cairkan Bansos Tahap Pertama Januari 2025: Ini Cara Pengecekan dan Rinciannya

Jakarta - Pemerintah kembali menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat Indonesia di awal tahun 2025, membawa kabar baik bagi para penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. 

Pencairan ini menandai langkah pertama pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat rentan tetap terjamin. Bagi mereka yang terdaftar, penting untuk mengecek status penerimaan bansos Januari 2025 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, Senin, 6 Januari 2025.

Cara Mengecek Penerimaan Bansos Januari 2025

Untuk mengetahui apakah Anda merupakan salah satu penerima bansos BPNT pada Januari 2025, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi situs resmi cek bansos Kementerian Sosial di [https://cekbansos.kemensos.go.id/](https://cekbansos.kemensos.go.id/).
2. Input data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
3. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.
4. Isi kode captcha yang muncul dengan benar.
5. Klik tombol “Cari Data”.

Apabila NIK Anda terdaftar sebagai penerima, akan muncul tabel yang menunjukkan status penerimaan, keterangan, dan periode pemberian bantuan. Namun, jika Anda tidak termasuk dalam daftar penerima, akan muncul notifikasi "Tidak Terdapat Peserta/PM".

Bansos PKH 2025

Pemerintah terus menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan skema penyaluran yang dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun 2025:

- Tahap 1: Januari-Maret
- Tahap 2: April-Juni
- Tahap 3: Juli-September
- Tahap 4: Oktober-Desember

Bansos PKH ini dicairkan melalui kantor pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Penerima bantuan adalah mereka yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah besaran bantuan PKH tergantung pada kategori penerima antara lain:

- Ibu hamil: Rp 750.000/bulan atau Rp 3.000.000/tahun
- Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000/bulan atau Rp 3.000.000/tahun
- Anak SD/sederajat: Rp 225.000/bulan atau Rp 900.000/tahun
- Anak SMP/sederajat: Rp 375.000/bulan atau Rp 1.500.000/tahun
- Anak SMA/sederajat: Rp 500.000/bulan atau Rp 2.000.000/tahun
- Warga lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000/bulan atau Rp 2.400.000/tahun
- Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000/bulan atau Rp 2.400.000/tahun

Bansos BPNT 2025

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Januari 2025 diberikan dalam bentuk uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan penyaluran dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kantor pos. Setiap penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang akan dicairkan sejumlah Rp400.000 setiap dua bulan. Seleksi penerima dilakukan berdasarkan data pada DTKS untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

Bantuan Beras 10 Kilogram

Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama enam bulan ke depan. Program ini akan menyasar 16 juta warga Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal. Data penerima bantuan beras akan menggunakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

Pemerintah berharap dengan adanya pencairan tahap pertama bantuan sosial di tahun 2025 ini, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Semoga bantuan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan mampu meringankan beban masyarakat," ujar seorang pejabat Kementerian Sosial.

Dengan adanya berbagai program bansos ini, diharapkan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat rentan bisa terus ditingkatkan dan terjaga. Tetap ikuti langkah pengecekan yang telah ditentukan untuk memastikan Anda adalah bagian dari penerima manfaat bansos yang telah disalurkan pemerintah.

Baca Juga

BRI Pionir Green Bond di Indonesia dengan Penerbitan Obligasi Hijau Tahun 2024